Golkar Bantah Dedi Mulyadi soal Ada Mahar untuk Pencalonan Pilkada

Kompas.com - 27/09/2017, 19:15 WIB
Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menjawab pertanyaan wartawan soal dinamika yang terjadi di Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Harian Golkar Nurdin Halid menjawab pertanyaan wartawan soal dinamika yang terjadi di Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya mahar politik dalam pencalonan pilkada melalui partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi pengakuan Bupati Purwakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku diminta Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

"Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar-mahar, di Golkar itu tertib. Kalau ada lewat bendahara. Tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing-masing," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Nurdin mengaku telah mengklarifikasi langsung kepada Dedi Mulyadi ihwal setoran Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Mengaku Diminta Rp 10 Miliar untuk Rekomendasi di Pilkada Jabar)

Ia pun meminta Dedi melaporkan pihak yang meminta uang sejumlah Rp 10 miliar ke polisi karena itu merupakan tindak pidana penipuan.

"Saya sudah SMS ke beliau. SMS saya menyatakan begini, 'Kalau memang ada yang telepon atau yang menghubungi minta uang Rp 10 miliar mengatasnamakan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tanpa melalui bendahara, maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana'," ucap Nurdin.

Sebelumnya, dalam orasinya di kantor DPD Partai Golkar, Selasa (26/9/2017), Dedi Mulyadi mengaku sempat ditelepon oleh seorang tokoh yang dekat dengan DPP Partai Golkar.

Dalam sambungan telepon itu, Dedi mengaku diminta menyediakan uang mahar sebesar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.

"Dengan tegas dia katakan, 'Kalau Anda tidak kasih Rp 10 miliar, jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa'. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi.

(Baca juga: Tak Didukung Golkar di Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Siap Mundur dari Ketua DPD)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

Nasional
Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X