Golkar Bantah Dedi Mulyadi soal Ada Mahar untuk Pencalonan Pilkada

Kompas.com - 27/09/2017, 19:15 WIB
Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menjawab pertanyaan wartawan soal dinamika yang terjadi di Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Harian Golkar Nurdin Halid menjawab pertanyaan wartawan soal dinamika yang terjadi di Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya mahar politik dalam pencalonan pilkada melalui partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi pengakuan Bupati Purwakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku diminta Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

"Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar-mahar, di Golkar itu tertib. Kalau ada lewat bendahara. Tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing-masing," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Nurdin mengaku telah mengklarifikasi langsung kepada Dedi Mulyadi ihwal setoran Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Mengaku Diminta Rp 10 Miliar untuk Rekomendasi di Pilkada Jabar)

Ia pun meminta Dedi melaporkan pihak yang meminta uang sejumlah Rp 10 miliar ke polisi karena itu merupakan tindak pidana penipuan.

"Saya sudah SMS ke beliau. SMS saya menyatakan begini, 'Kalau memang ada yang telepon atau yang menghubungi minta uang Rp 10 miliar mengatasnamakan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tanpa melalui bendahara, maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana'," ucap Nurdin.

Sebelumnya, dalam orasinya di kantor DPD Partai Golkar, Selasa (26/9/2017), Dedi Mulyadi mengaku sempat ditelepon oleh seorang tokoh yang dekat dengan DPP Partai Golkar.

Dalam sambungan telepon itu, Dedi mengaku diminta menyediakan uang mahar sebesar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.

"Dengan tegas dia katakan, 'Kalau Anda tidak kasih Rp 10 miliar, jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa'. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi.

(Baca juga: Tak Didukung Golkar di Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Siap Mundur dari Ketua DPD)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X