Dua dari 18 WNI Simpatisan ISIS Jadi Tersangka Kasus Pendanaan Terorisme

Kompas.com - 27/09/2017, 19:05 WIB
Kepala BNPT Suhardi Alius saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).   KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKepala BNPT Suhardi Alius saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengungkapkan, dua dari 18 yang WNI yang merupakan mantan simpatisan kelompok teroris Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka kembali dari Suriah ke Tanah Air pada pertengahan Agustus 2017 lalu.

"Dua dari 18 simpatisan ISIS yang kembali telah ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang mereka ada di Densus 88 Anti-teror," ujar Suhardi saat ditemui dalam peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme jaringan domestik yang terafiliasi dengan ISIS, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Menurut Suhardi, keduanya diketahui terkait dengan kasus tindak pidana pendanaan terorisme.

Baca: PPATK Ungkap Perkembangan Pola Pendanaan Terorisme Terafiliasi ISIS

Berdasarkan penyelidikan, mereka bertanggung jawab atas aliran dana yang digunakan untuk membiayai keberangkatan WNI ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.

Namun, Suhardi tidak menyebutkan inisial dari kedua tersangka tersebut.

"Jadi kenapa dua dari 18 ditetapkan jadi tersangka karena begitu dikembangkan memang ada sisa pendanaan berangkat ke Suriah nah itu dua orang yang tanggung jawab," kata Suhardi.

Sebelumnya, 18 WNI yang melarikan diri dari cengkeraman ISIS itu tiba di Indonesia pada Sabtu (12/8/2017) lalu.

Para WNI diserahkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri kepada BNPT dan Densus 88 Antiteror untuk diinterogasi.

Baca: BNPT: Sejak 2014, Kasus Pendanaan Terorisme Terkait ISIS Meningkat

Adapun, identitas 18 WNI tersebut, yaitu:

1. Lasmiati, kelahiran Ngawi, 29 Juli 1977;
2. Muhammad Saad Al Hafs, kelahiran Jakarta, 26 Agustus 2014;
3. Mutsanna Khalid Ali, kelahiran Jakarta, 26 Januari 2004;
4. Difansa Rachmani, kelahiran Tanjung Redeb, 21 Maret 1986;
5. Muhammad Habibi Abdullah, kelahiran Jakarta, 12 Oktober 2011;
6. Muhammad Ammar Abdurrahman, kelahiran Jakarta, 26 Agustus 2014;
7. Dwi Djoko Wiwoho, kelahiran Medan, 15 Januari 1967;
8. Fauzakatri Djohar Mastedja, kelahiran Padang, 28 April 1959;
9. Febri Ramdhani, kelahiran Jakarta, 19 Februari 1994;
10. Sita Komala, kelahiran Jakarta, 4 Januari 1961;
11. Intan Permanasari Putri, kelahiran Jakarta, 13 September 1989;
12. Sultan Zuffar Kurniaputra, kelahiran Jakarta, 5 Januari 1999;
13. Ratna Nirmala, kelahiran Jakarta, 9 September 1966;
14. Nurshadrina Khaira Dhania, kelahiran Jakarta, 6 April 1998;
15. Heru Kurnia, kelahiran Jakarta, 12 Juli 1962;
16. Tarisha Aqqila Qanita, kelahiran Batam, 4 Oktober 2004;
17. Mohammad Raihan Rafisanjani, kelahiran Jakarta, 2 Februari 1999;
18. Syarafina Nailah, kelahiran Jakarta, 26 Februari 1996.

Kompas TV Militer Filipina menyelamatkan seorang pendeta yang menjadi tahanan ISIS selama empat bulan di Kota Marawi.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X