Kompas.com - 27/09/2017, 17:58 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan memanggil Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu (4/10/2017) pekan depan.

MKD memanggil Fadli untuk mengklarifikasi pelaporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamim Saiman terkait surat Ketua DPR Setya Novanto yang diteruskan Fadli ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Laporan dari MAKI terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu juga diadakan pemanggilan dan klarifikasi pada hari Rabu depan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Dasco menambahkan pelaporan MAKI atas Fadli telah memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga dalam pemanggilan nanti MKD akan mengklarifikasi berkas pelaporannya kepada MAKI dan Fadli.

(Baca: Minta Novanto Ditahan, Doli Ingin Titip Surat ke Fadli Zon)

Jika nanti klarifikasi dirasa lengkap, Dasco mengatakan MKD akan memutuskan apakah pelaporan tersebut layak untuk disidangkan atau tidak.

Saat ditanya kategori dugaan pelanggaran yang dilakukan Fadli, Dasco mengatakan pihaknya belum bisa menjawab karena masih akan didalami.

"Ya di pasal itu ada beberapa hal yang tidak bisa kita baca dengan membaca saja. Kan harus kita dengar kedua belah pihak antara yang melapor dengan terlapor dan kemudian kami yang rapat menyimpulkan," ujar politisi Gerindra itu.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

(Baca: Fadli Zon Merasa Tak Langgar Aturan soal Surat untuk KPK)

Boyamin melaporkan Fadli karena diduga melanggar kode etik selaku Pimpinan DPR saat menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, jika surat tersebut murni mewakili pribadi Novanto, maka cukup dikirimkan melalui pos.

"Kemarin, menurut saya berlebihan karena mengirim kepala biro kesekretariatan pimpinan dewan, dan artinya itu berarti lembaga. Mewakili kelembagaan, artinya kita bukan anak kecil lagi dengan mudah memahami itu adalah bentuk upaya mempengaruhi KPK," kata Boyamin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Kompas TV Kontroversi Surat Tanda Periksa Setya Novanto
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Nasional
Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Nasional
Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Nasional
Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Nasional
Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Nasional
Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Nasional
TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

Nasional
Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.