Kompas.com - 27/09/2017, 17:43 WIB
Tsamara Amany penulis Buku Curhat Perempuan karya Tsamara Amany dalam bedah buku tersebut di Jakarta, Senin (17/4/2017). DOC. Tsamara AmanyTsamara Amany penulis Buku Curhat Perempuan karya Tsamara Amany dalam bedah buku tersebut di Jakarta, Senin (17/4/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany berpendapat bahwa ada dua permasalahan besar yang terjadi di Indonesia saat ini, yakni korupsi dan intoleransi.

Menurut perempuan yang dikenal sebagai politisi milenial itu, kedua persoalan tersebut menjadi penghambat proses pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial dan inklusif.

"Permasalahan di Indonesia yang paling parah itu korupsi dan intoleransi. Jangan berharap ada keadilan sosial kalau masih ada korupsi dari Sabang sampai Merauke. Masalah korupsi yang mendasar masih dirasakan oleh masyarakat," ujar Tsamara dalam sebuah diskusi bertajuk 'Membangun Indonesia yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif' di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

(baca: Politisi PDI-P Arteria Dahlan Mengaku Takut Disadap KPK)

Dalam diskusi tersebut, Tsamara mencontohkan maraknya kasus penyelewengan dana desa di banyak daerah.

Bahkan, dia sempat mengungkap sejumlah warga Papua yang datang ke Jakarta untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa.

Di sisi lain, dia juga mengkhawatirkan adanya upaya-upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya melalui pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi ngapain kita ribut soal PKI, jangan berhalusinasi, kita fokus saja pada ancaman nyata, korupsi dan intoleransi," ucapnya.

(baca: Politisi PDI-P Samakan KPK dengan Oknum Polantas yang Tunggu Kesalahan)

Terkait intoleransi, Tsamara juga menyinggung soal berkembangnya kelompok intoleran yang dinilai mengkhawatirkan.

Menurut dia, keberadaan kelompok-kelompok tersebut berpotensi menyebarkan paham-paham radikal ke generasi muda.

"Soal intoleransi, ada kelompok yang mempersoalkan perbedaan SARA. Dulu saya anggap ini cuma masalah eksklusivitas. Ternyata Ini kan bahaya jika banyak yang orang-orang yang tercuci otaknya dan menyasar generasi muda," ucapnya.

(baca: Survei I2: Intensitas Percakapan Isu PKI di Medsos Meningkat Tajam)

Dia  berharap generasi muda tidak tinggal diam dan berperan aktif dalam menyelesaikan kedua persoalan tersebut.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata Tsamara, dengan menghidupkan tradisi berpikiri kritis di kalangan generasi muda.

"Kita jangan diam terhadap orang-orang radikal dan orang-orang yang melemahkan KPK karena kalau korupsi masih ada, intoleransi masih ada, kita tidak akan bisa membangun Indonesia yang berkeadilan," kata Tsamara.

"Tradisi berpikir kritis harus kembali dihidupkan di kalangan generasi milenial terutama di media sosial," tambahnya.

Kompas TV Babak Akhir Pansus Hak Angket KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.