Mengapa TNI dan Kemhan Tidak Masuk Integrasi "Whistleblowing System"?

Kompas.com - 27/09/2017, 17:28 WIB
Suasana konferensi pers Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai tentang integrasi 17 kementerian dan lembaga, Rabu (27/9/2017). Fabian Januarius KuwadoSuasana konferensi pers Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai tentang integrasi 17 kementerian dan lembaga, Rabu (27/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem whistleblowing pada 17 kementerian dan lembaga telah terintegerasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan demikian, pelaporan terhadap dugaan kesalahan birokrasi atau tindak pidana korupsi diyakini akan lebih cepat, mudah, dan menjamin kerahasiaan pelapor.

Akan tetapi, Kementerian Pertahanan dan TNI tak masuk sistem itu.

Tenaga ahli pada bidang isu strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Bimo Wijayanto mengatakan, program integrasi sistem whistleblowing itu memang belum menyentuh seluruh kementerian dan lembaga karena sejumlah alasan.

"Karena disesuaikan dengan APBN dan signifikansi program yang ada di kementerian/lembaga terhadap program prioritas Presiden, maka hanya 17 kementerian/lembaga itu saja yang dipilih menjadi pilot project ini," ujar Bimo dalam konferensi pers di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Rabu (27/9/2017).

Baca: 17 Kementerian/Lembaga Terapkan Sistem Ini, Jangan Takut Laporkan Tindak Pidana Korupsi!

Selain itu, disesuaikan juga dengan besaran alokasi anggaran APBN pada kementerian dan lembaga itu.

Semakin besar alokasi anggaran di kementerian/lembaga tertentu, maka semakin diupayakan masuk dalam integrasi sistem whistleblowing itu.

Sistem integrasi ini juga merupakan awal. Ketujuhbelas kementerian/ lembaga ini menjadi awal untuk melihat bagian yang harus diperbaiki dari integrasi itu.

"Kita kan juga sambil melihat apakah sistem yang kita jalankan ini bisa berjalan baik atau tidak. Harusnya memang 80 kementerian dan lembaga. Kita lihat saja dulu efektivitasnya," ujar Bimo.

Bimo memastikan, ke depan, TNI dan Kementerian Pertahanan juga akan masuk integrasi sistem whistleblowing ini.

Saat ini, sebanyak 17 kementerian/lembaga yang sistem whistleblowingnya terintegrasi, antara lain Kementerian Agama, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan dan Polri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X