PPATK Ungkap Perkembangan Pola Pendanaan Terorisme Terafiliasi ISIS

Kompas.com - 27/09/2017, 14:17 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan ISIS, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan ISIS, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, saat ini pola pendanaan jaringan kelompok terorisme domestik yang terafiliasi dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS semakin berkembang.

Hal ini membuat PPATK kesulitan untuk menelusuri pendanaan terorisme.

"Kami sudah melakukan pemetaan jaringaan pendanaan teroris domestik yang terafiliasi dengan ISIS. Jaringan pendanaan terorisme di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS terus berkembang. Dampaknya sangat menakutkan. Harus kami akui agak sulit untuk menelusuri pendanaan terorisme," ujar Kiagus saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan ISIS, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Baca: BNPT: Sejak 2014, Kasus Pendanaan Terorisme Terkait ISIS Meningkat

Kiagus mengatakan, ada perubahan tren pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan teroris.

Pengumpulan dana tidak lagi dilakukan secara ilegal, melainkan melalui donasi dan media sosial.

Pertama, dana terorisme bersumber dari kegiatan yang legal. Kedua, dana itu biasanya dikirimkan dalam jumlah yang kecil, dan ketiga, pergerakan dana terjadi dalam bentuk tunai.

Perubahan pola tersebut, kata Kiagus, membuat PPATK harus bekerja keras untuk bisa mengungkap pendanaan terorisme.

Menurut Kiagus, jumlah transaksi paling besar transaksi yang pernah ditelusuri oleh PPATK dan bermuara di satu rekening hanya mencapai 1.000 dollar AS.

"Sampai saat ini kami tetap melakukan pemantauan atas transaksi keuangan dari dan ke luar negeri tanpa threshold. Jadi tidak ada batas. 100 dollar pun kami pantau," kata dia.

Baca: Eks WNI Simpatisan ISIS: Perempuan Hanya Dianggap Pabrik Anak

Sementara itu, berdasarkan data BNPT, terdapat beberapa kasus pendanaan yang menyangkut terorisme.

Pada 5 Maret 2015 dan 26 Maret 2015, Santoso mengirimkan uang untuk membeli senjata ke Raida A. ALSree di Filipina sebesar Rp 21.150.000.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X