Kompas.com - 26/09/2017, 19:37 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama (Kemenag), Ramadhan Harisman menyampaikan, investasi keuangan haji yang berasal dari setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dilakukan agar mendapatkan manfaat lebih.

Tujuannya agar penyelenggaraan haji berjalan baik.

Adapun jumlahnya saat ini, kata dia mencapai hampir Rp 100 triliun.

Hal ini disampaikan Ramadhan dalam sidang uji materi terkait pengelolaan keuangan haji yang diajukan oleh seorang warga negara, yakni Muhammad Soleh. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (26/9/2017).

"Dana yang terkumpul sudah hampir Rp 100 triliun, kalau dana tersebut tidak diinvestasikan akan sayang sekali potensinya, besar tapi tidak diinvestasikan," kata Ramadhan.

(Baca juga: Keuntungan Investasi Dana Haji yang Diterima Calon Jemaah Akan Berbeda)

Ia tak memungkiri dalam investasi ada risiko kerugian. Namun, hal ini sudah diantisipasi.

Caranya, investasi dilakukan hanya kepada dua produk, yakni perbankan syariah dan surat berharga syariah negara. Kedua produk itu dipilih, karena mengandung risiko kerugian yang paling minim.

"Selama ini yang kami kelola itu selalu bagi untung, tidak ada bagi ruginya," kata dia.

Selain itu, lanjut Ramadhan, hasil dari investasi juga akan kembali kepada jemaah haji. Ia mencontohkan pada 2017, kebutuhan bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah haji sekitar Rp 61.500.000.

Adapun yang dibayarkan calon jemaah haji pada saat itu sekitar Rp 34.800.000 karena untuk menutupi kekurangannya sudah diambil dari hasil investasi.

"Sisanya (sebesar) Rp 26.700.000 tadi dari hasil pengembangan (investasi)," kata dia.

(Baca juga: Ke Mana Pemerintah Investasikan Dana Haji Hampir Rp 100 Triliun?)

Sebelumnya, Soleh mengajukan uji materi ke MK, pada Rabu (23/7/2018). Ia menggugat Pasal 24 Huruf a, Pasal 46 Ayat 2, Pasal 48 Ayat 1 UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada intinya pemohon menilai, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan pemerintah dengan mengalihkannya ke investasi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Sebab, investasi dalam bentuk apa pun memiliki risiko kerugian.

Kompas TV Posko BPJS Kesehatan dibuka untuk melayani pembuatan BPJS yang akan menjamin jemaah mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.