Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI: Masyarakat Harus Kritis dan Rasional Tanggapi Isu Kebangkitan PKI

Kompas.com - 26/09/2017, 15:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta masyarakat lebih kritis dan rasional dalam menanggapi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang marak belakangan ini.

Toni mengatakan, pasca-reformasi 1998, masyarakat seharusnya bisa berpikir terbuka agar tidak mudah timbul gejolak.

"Kami mengimbau supaya masyarakat kita lebih mempunyai kesadaran yang lebih baik bahwa reformasi ini membuat kita lebih kritis dan berpikir lebih rasional dan hendaknya isu-isu murahan semacam itu tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," ujar Toni, saat ditemui di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Toni menilai, ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu di balik maraknya isu kebangkitan PKI saat ini.

Baca: Dituduh Reinkarnasi PKI, PSI Laporkan Lima Akun Media Sosial ke Polisi

Jika dirunut dari beberapa peristiwa sebelumnya, menurut Toni, pihak-pihak tersebut bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menyerang para pendukungnya.

Dia mencontohkan, fitnah yang ditujukan terhadap PSI.

Beberapa akun media sosial diduga telah memfitnah, merekayasa, dan menyebarkan isu bahwa PSI memiliki keterkaitan dengan PKI melalui unggahannya.

"Terasa sekali dari tools medsos yang kami miliki ini, ada semacam kontestasi secara sistematis barangkali ada pihak yang menginginkan PSI tetap eksis," ujar dia.

Meski tidak ingin berspekulasi lebih jauh, Toni menduga ada tujuan politik dari maraknya isu kebangkitan PKI yang beredar di masyarakat.

"Saya tidak terlalu berani berspekulasi mengenai itu tapi melihat bagaimana kejadian ini di-orkestrasi secara massif. Mungkin ini bisa jadi memiliki tujuan-tujuan politik tertentu. Yang penting masyarakat kritis," kata Toni.

Baca juga: 
Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta

Sebelumnya, isu kebangkitan PKI juga menimpa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Diprediksi, ribuan orang tanpa atribut mengepung Kantor YLBHI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor dan meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore.

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, tudingan itu dibantah oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

Ia mengatakan, pihaknya menggelar acara bertajuk "Asik Asik Aksi" yang isinya adalah ramgkaian pagelaran seni dan budaya, di antaranya seni musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film.

Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya acara seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar di hari sebelumnya lantaran adanya desakan massa.

Kompas TV Presiden menilai, film tentang pengkhianatan komunias ini harus disesuaikan dengan karakter anak muda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com