Wakapolri: Densus Tipikor Akan Bantu KPK

Kompas.com - 26/09/2017, 13:41 WIB
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin meminta pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak dijadikan polemik. Jakarta, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin meminta pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak dijadikan polemik. Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin meminta pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak dijadikan polemik.

"Enggak usah dipolemikkan itu. Itu memperkuat pemberantasan korupsi, dan mem-backup KPK," kata Syafruddin di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Ia meminta semua pihak tidak menganggap Densus Tipikor sebagai saingan lembaga anti-rasuah dalam menangani kasus korupsi.

"Jangan dianggap nanti jadi saingan KPK. Tidak. Densus antikorupsi menopang KPK kerjanya. Fokusnya KPK," ujar dia.

(baca: KPK Sambut Baik Rencana Pembentukan Densus Tipikor Polri)

Saat ini berbagai persiapan tengah dilakukan agar Densus Tipikor bisa terbentuk akhir tahun 2017.

"Kita menyiapkan saja. Bagaimana kesiapannya. Kan banyak, sarana, prasarana. Ada perubahan struktur, Keppres, macam-macam lah. Masih panjang lah," tutup dia.

KPK mendukung rencana pembentukan Densus Tipikor. KPK akan mendukung kerja Densus sesuai kewenangan yang dimiliki KPK di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

(baca: Polri Butuh Anggaran Rp 975 Miliar untuk Bentuk Densus Tipikor)

KPK meyakini tidak akan ada tumpang tindih kewenangan dengan adanya Densus Tipikor Polri.

Pemberantasan korupsi di Tanah Air diyakini akan semakin maksimal jika Polri dan Kejaksaan semakin kuat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X