Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Harap Fahri Hamzah Paham Etika Rapat

Kompas.com - 26/09/2017, 13:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah seharusnya memahami etika rapat.

Adapun Fahri pada Selasa (26/9/2017), memimpin rapat paripurna DPR.

Salah satu agenda paripurna tersebut adalah penyampaian laporan kerja pansus hak angket KPK.

Empat fraksi walkout seusai Fahri mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat terhadap laporan kerja pansus.

(baca: PKS, Gerindra, dan PAN "Walk Out" dari Paripurna Perpanjangan Pansus Angket)

"Kami berharap pimpinan rapat memahami tentang etika rapat. Etika rapat yang sudah diatur dalam tatib (DPR) itu," kata Jazuli seusai rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Jazuli menegaskan, yang disampaikan PKS dalam paripurna tetap menjadi bagian dari paripurna yang tak bisa terpisahkan, yakni soal penolakan perpanjangan masa kerja pansus hak angket.

Sehingga aksi walkout , kata dia, merupakan bentuk ketidaksetujuan fraksi.

(baca: Jokowi Seharusnya Minta Partai Pendukungnya Hentikan Pansus Angket KPK)

PKS, kata dia, berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi dan tak mau mendukung pansus hak angket.

Termasuk menerima hasil dari kerja pansus angket.

"(Walkout) iu bagian dari ketidaksetujuan," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Fraksi PKS, PAN dan Gerindra walk out dari Rapat Paripuran pembahasan perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPk.

Ketiga fraksi tersebut keluar dari Paripurna seusai Fahri Hamzah mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat pada laporan kerja Pansus Angket KPK.

Awalnya Fraksi Gerindra yang diwakili anggotanya, Nizar Zahro, menyampaikan fraksinya menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK melalui kerja Pansus Angket.

"Kami menolak segala bentuk pelemahan dan pembekuan KPK, namun kami menghormati kerja Pansus Angket," ujar Nizar sebelum walk out.

Kompas TV Anggota panitia khusus angket KPK mengaku menerima laporan dugaan korupsi terhadap Agus Rahardjo saat menjabat Ketua LKPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com