Kompas.com - 26/09/2017, 12:44 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Henry Yosodiningrat mengusulkan agar Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu persetujuan Rapat Paripurna untuk memperpanjang masa kerja.

Hal itu disampaikan Henry pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

"Menurut hukum Pasal 206 Undang-Undang MD3 (UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD), Pansus tak perlu meminta persetujuan untuk perpanjangan untuk melaksanakan tugasnya," ujar Henry.

Ia mengatakan dalam pasal 206 hanya disebutkan Pansus Angket melaporkan hasil kerjanya di Rapat Paripurna setelah 60 hari bekerja.

(Baca: Tarik Ulur Rencana Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK)

Henry menambahan, berdasarkan pasal 208, Pansus berhak meneruskan masa kerjanya setelah melaporkan hasil kerja sementara pada Rapat Paripurna jika memang belum selesai.

Apalagi, kata Henry, dalam hal ini, Pansus memang belum mendapat klarifikasi utuh dari KPK sebab KPK tak kunjung menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus.

Dalam pasal tersebut, Pansus hanya melaporkan, bukan mengakhiri masa kerja. Hal itu, kata Henry, juga merujuk pada Pasal 207 Undang-Undang MD3. Dalam pasal tersebut Pansus bisa melaporkan kembali hasil kerjanya setelah rekomendasi tersusun lengkap.

"Dengan demikian, tak ada penjelasan dalam pasal 206 apakah yang dimaksud laporan yang disampaikan di Paripurna adalah laporan akhir atau bukan. Jika laporan belum selesai Pansus berlanjut pada penyelidikan lalu melaporkannya kembali paripurna," lanjut dia.

Kompas TV Kata anggota pansus, Ketua KPK terindikasi korupsi pada jabatan sebelumnya. Inikah amunisi baru atau sekadar upaya mencari kesalahan?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Nasional
Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' di DPR Hari Ini

Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" di DPR Hari Ini

Nasional
Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Nasional
Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Nasional
Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Nasional
Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Nasional
Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Nasional
Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.