Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pansus Angket KPK Segera Dibubarkan

Kompas.com - 26/09/2017, 12:33 WIB
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membacakan Laporan Pansus Angket KPK di Rapat Paripurna Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membacakan Laporan Pansus Angket KPK di Rapat Paripurna
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil "Save KPK" mendesak agar Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi segera membubarkan diri dan tidak memperpanjang masa kerjanya.

Masa kerja Pansus akan berakhir pada Kamis (28/9/2017).

"Kami memohon kiranya Pansus Angket dimaksud segera saja dibubarkan demi keberlanjutan gerakan pemberantasan korupsi yang telah menghasilkan banyak hasil positif bagi martabat bangsa dan negara," demikian pernyataan bersama gabungan masyarakat sipil yang dirilis aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho, Selasa (26/9/2017).

Pada Selasa siang ini, Pansus Angket KPK melaporkan hasil kerjanya pada rapat paripurna.

Baca: Pansus Hak Angket KPK Tak Akan Berhenti Sampai KPK Mau Hadir

Sejumlah fraksi di DPR masih terbelah soal perpanjangan masa kerja Pansus. PDI-P, Golkar dan Nasdem meminta masa kerja Pansus diperpanjang.

Partai Hanura belum mengambil sikap, sementara PPP dan PAN ingin Pansus tak diperpanjang. Selain itu, dari empat fraksi yang berada di luar Pansus, tiga fraksi yakni PKS, Demokrat, dan Gerindra tegas menolak usulan masa perpanjangan kerja.

Sementara, PKB yang juga di luar Pansus belum menyatakan sikap.

Koalisi meminta para anggota DPR yang tak mendukung Pansus Angket untuk waspada.

Emerson menduga, substansi laporan Pansus berpotensi mengamputasi kewenangan KPK.

"Kami mendesak kiranya para anggota DPR mewaspadai upaya yang dapat merusak kredibilitas negara bukan saja di dalam negeri namun juga di dunia internasional, dan untuk mencegah kerusakan itu kiranya para anggota yang terhormat berkenan menolak laporan dan rekomendasi Pansus Angket tersebut," kata dia.

Baca: Manuver Pansus Angket dan Ancaman KPK Dilemahkan

Adapun para tokoh masyarakat yang tergabung dalam koalisi 'Save KPK' ini di antaranya, Alissa Wahid, Anung Karyadi, Arief Aziz, Arif Zulkifli, Arief T. Surowidjojo, Bambang Harymurti, Bambang Widodo Umar, Betti Alisjahbana, Budi Setyarso, Catharina Widyasrini, Chandra M. Hamzah, Dadang Trisasongko, Eko Prasodjo, Erry Riyana Hardjapamekas, Emerson Yuntho, Felia Salim, Heny Supolo, HS Dillon, Imam B. Prasodjo, Ismid Hadad, Julia Siswaningsih, Kemal A. Stamboel, Kuntoro Mangkusubroto, Lelyana Santosa, Laila Achmad, Mas Achmad Daniri, Mas Achmad Santosa, Mayling Key-Gardiner, Metta Dharmasaputra, Meuthia Gani, Natalia Soebagjo, Nursjahbani Katjasungkana, Komaruddin Hidayat, Ratih Ibrahim, Sarwono Kusumaatmadja, Syafi'i Maarif, Sidharta Utama, Tini Hadad, Todung Mulya Lubis, Usman Hamid, Utama Kajo, Wahyu Dhyatmika, Zainal Arifin Mochtar, Zumrotin.

Kompas TV Kata anggota pansus, Ketua KPK terindikasi korupsi pada jabatan sebelumnya. Inikah amunisi baru atau sekadar upaya mencari kesalahan?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.