Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pansus Angket KPK Segera Dibubarkan

Kompas.com - 26/09/2017, 12:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil "Save KPK" mendesak agar Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi segera membubarkan diri dan tidak memperpanjang masa kerjanya.

Masa kerja Pansus akan berakhir pada Kamis (28/9/2017).

"Kami memohon kiranya Pansus Angket dimaksud segera saja dibubarkan demi keberlanjutan gerakan pemberantasan korupsi yang telah menghasilkan banyak hasil positif bagi martabat bangsa dan negara," demikian pernyataan bersama gabungan masyarakat sipil yang dirilis aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho, Selasa (26/9/2017).

Pada Selasa siang ini, Pansus Angket KPK melaporkan hasil kerjanya pada rapat paripurna.

Baca: Pansus Hak Angket KPK Tak Akan Berhenti Sampai KPK Mau Hadir

Sejumlah fraksi di DPR masih terbelah soal perpanjangan masa kerja Pansus. PDI-P, Golkar dan Nasdem meminta masa kerja Pansus diperpanjang.

Partai Hanura belum mengambil sikap, sementara PPP dan PAN ingin Pansus tak diperpanjang. Selain itu, dari empat fraksi yang berada di luar Pansus, tiga fraksi yakni PKS, Demokrat, dan Gerindra tegas menolak usulan masa perpanjangan kerja.

Sementara, PKB yang juga di luar Pansus belum menyatakan sikap.

Koalisi meminta para anggota DPR yang tak mendukung Pansus Angket untuk waspada.

Emerson menduga, substansi laporan Pansus berpotensi mengamputasi kewenangan KPK.

"Kami mendesak kiranya para anggota DPR mewaspadai upaya yang dapat merusak kredibilitas negara bukan saja di dalam negeri namun juga di dunia internasional, dan untuk mencegah kerusakan itu kiranya para anggota yang terhormat berkenan menolak laporan dan rekomendasi Pansus Angket tersebut," kata dia.

Baca: Manuver Pansus Angket dan Ancaman KPK Dilemahkan

Adapun para tokoh masyarakat yang tergabung dalam koalisi 'Save KPK' ini di antaranya, Alissa Wahid, Anung Karyadi, Arief Aziz, Arif Zulkifli, Arief T. Surowidjojo, Bambang Harymurti, Bambang Widodo Umar, Betti Alisjahbana, Budi Setyarso, Catharina Widyasrini, Chandra M. Hamzah, Dadang Trisasongko, Eko Prasodjo, Erry Riyana Hardjapamekas, Emerson Yuntho, Felia Salim, Heny Supolo, HS Dillon, Imam B. Prasodjo, Ismid Hadad, Julia Siswaningsih, Kemal A. Stamboel, Kuntoro Mangkusubroto, Lelyana Santosa, Laila Achmad, Mas Achmad Daniri, Mas Achmad Santosa, Mayling Key-Gardiner, Metta Dharmasaputra, Meuthia Gani, Natalia Soebagjo, Nursjahbani Katjasungkana, Komaruddin Hidayat, Ratih Ibrahim, Sarwono Kusumaatmadja, Syafi'i Maarif, Sidharta Utama, Tini Hadad, Todung Mulya Lubis, Usman Hamid, Utama Kajo, Wahyu Dhyatmika, Zainal Arifin Mochtar, Zumrotin.

Kompas TV Kata anggota pansus, Ketua KPK terindikasi korupsi pada jabatan sebelumnya. Inikah amunisi baru atau sekadar upaya mencari kesalahan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com