Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pansus Angket KPK Segera Dibubarkan

Kompas.com - 26/09/2017, 12:33 WIB
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membacakan Laporan Pansus Angket KPK di Rapat Paripurna Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membacakan Laporan Pansus Angket KPK di Rapat Paripurna
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil "Save KPK" mendesak agar Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi segera membubarkan diri dan tidak memperpanjang masa kerjanya.

Masa kerja Pansus akan berakhir pada Kamis (28/9/2017).

"Kami memohon kiranya Pansus Angket dimaksud segera saja dibubarkan demi keberlanjutan gerakan pemberantasan korupsi yang telah menghasilkan banyak hasil positif bagi martabat bangsa dan negara," demikian pernyataan bersama gabungan masyarakat sipil yang dirilis aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho, Selasa (26/9/2017).

Pada Selasa siang ini, Pansus Angket KPK melaporkan hasil kerjanya pada rapat paripurna.

Baca: Pansus Hak Angket KPK Tak Akan Berhenti Sampai KPK Mau Hadir

Sejumlah fraksi di DPR masih terbelah soal perpanjangan masa kerja Pansus. PDI-P, Golkar dan Nasdem meminta masa kerja Pansus diperpanjang.

Partai Hanura belum mengambil sikap, sementara PPP dan PAN ingin Pansus tak diperpanjang. Selain itu, dari empat fraksi yang berada di luar Pansus, tiga fraksi yakni PKS, Demokrat, dan Gerindra tegas menolak usulan masa perpanjangan kerja.

Sementara, PKB yang juga di luar Pansus belum menyatakan sikap.

Koalisi meminta para anggota DPR yang tak mendukung Pansus Angket untuk waspada.

Emerson menduga, substansi laporan Pansus berpotensi mengamputasi kewenangan KPK.

"Kami mendesak kiranya para anggota DPR mewaspadai upaya yang dapat merusak kredibilitas negara bukan saja di dalam negeri namun juga di dunia internasional, dan untuk mencegah kerusakan itu kiranya para anggota yang terhormat berkenan menolak laporan dan rekomendasi Pansus Angket tersebut," kata dia.

Baca: Manuver Pansus Angket dan Ancaman KPK Dilemahkan

Adapun para tokoh masyarakat yang tergabung dalam koalisi 'Save KPK' ini di antaranya, Alissa Wahid, Anung Karyadi, Arief Aziz, Arif Zulkifli, Arief T. Surowidjojo, Bambang Harymurti, Bambang Widodo Umar, Betti Alisjahbana, Budi Setyarso, Catharina Widyasrini, Chandra M. Hamzah, Dadang Trisasongko, Eko Prasodjo, Erry Riyana Hardjapamekas, Emerson Yuntho, Felia Salim, Heny Supolo, HS Dillon, Imam B. Prasodjo, Ismid Hadad, Julia Siswaningsih, Kemal A. Stamboel, Kuntoro Mangkusubroto, Lelyana Santosa, Laila Achmad, Mas Achmad Daniri, Mas Achmad Santosa, Mayling Key-Gardiner, Metta Dharmasaputra, Meuthia Gani, Natalia Soebagjo, Nursjahbani Katjasungkana, Komaruddin Hidayat, Ratih Ibrahim, Sarwono Kusumaatmadja, Syafi'i Maarif, Sidharta Utama, Tini Hadad, Todung Mulya Lubis, Usman Hamid, Utama Kajo, Wahyu Dhyatmika, Zainal Arifin Mochtar, Zumrotin.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Satgas Sarankan Masyarakat Tak Berlama-lama Dalam Ruangan yang Sama di Kantor

Satgas Sarankan Masyarakat Tak Berlama-lama Dalam Ruangan yang Sama di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X