PPP Minta 4 Fraksi Diam soal Perpanjangan Masa Kerja Pansus KPK

Kompas.com - 26/09/2017, 11:32 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani seusai menghadiri Rapimnas Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani seusai menghadiri Rapimnas Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, fraksi-fraksi yang tak tergabung dalam keanggotaan pansus tak perlu memberi sikap soal kemungkinan perpanjangan masa kerja pansus hak angket KPK.

Pansus Hak Angket KPK menyampaikan laporan hasil kerja pada rapat paripurna jelang 60 hari masa kerja, Selasa (26/9/2017).

"Mestinya sikap dia (fraksi) yang tidak ikut di pansus diam saja," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Wong dia tidak pernah ikut. Tidak pernah tahu kok kemudian menentang soal diperpanjang atau tidak," sambung dia.

 

(baca: Ini Alasan Pansus Angket Ngotot Ingin Datangkan KPK)

Terdapat enam fraksi yang tergabung dalam keanggotaan pansus KPK, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP dan PAN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski begitu, tindak lanjut laporan pansus akan dibahas di dalam rapat paripurna. Termasuk apakah empat fraksi lain yang tak tergabung dalam pansus berhak memberikan suara soal rencana perpanjangan kerja pansus.

"Itu nanti bagian yang jadi musyawarahnya anggota DPR," kata dia.

(baca: Kata Fadli Zon, Jokowi Tolak Campuri Pansus Angket karena Bisa Jadi Bola Panas)

Arsul menuturkan, PPP cenderung menginginkan agar kerja pansus berhenti pada 28 September 2017, sesuai dengan 60 hari masa kerja.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.