Tarik Ulur Rencana Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK

Kompas.com - 26/09/2017, 07:41 WIB
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan selesai pada 28 September mendatang. Menjelang berakhirnya, sebagian fraksi di Pansus meminta perpanjangan masa kerja karena belum bisa menghadirkan KPK.

Hal itu akan diputuskan dalam Rapat Paripurna laporan kerja Pansus Angket KPK hari ini, Selasa (26/9/2017). Sebagaimana halnya diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPE, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 206, Pansus Angket harus melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna setelah 60 hari bekerja.

Kendati demikian, fraksi-fraksi yang menghendaki perpanjangan masa kerja Pansus merasa perlu memperpanjang dengan alasan KPK belum hadir. Anggota Fraksi Golkar sekaligus Ketua Pansus, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan sedianya tak ada istilah peranjangan.

Ia menyatakan tugas Pansus adalah menyusun rekomendasi selengkap mungkin, tanpa memedulikan waktu. Dalih itu didukung Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Agun menilai pasal 206 Undang-undang MD3 hanya menyatakan setelah 60 hari bekerja, Pansus melaporkannya di Paripurna, bukan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 60 hari.

(Baca:Pansus Angket KPK Sampaikan Laporkan Kerja di Paripurna DPR)

Karena itu, Agun menegaskan pihaknya tidak mungkin menyusun rekomendasi sepihak tanpa klarifikasi KPK. Ia mengatakan klarifikasi yang disampaikan KPK dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR belum cukup.

Menurut dia, Pansus tidak bisa mendalami temuan di Rapat Kerja Komisi III yang tujuannya sekadar pengawasan kinerja rutin. Tercatat tiga fraksi dalam Pansus yang menghendaki perpanjangan masa kerja yakni Fraksi Golkar, PDI-P, dan Nasdem.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie menuturkan, dari laporan yang disampaikan pansus dalam forum Badan Musyawarah (Bamus), Senin (25/9/2017) sore, ada beberapa temuan yang harus diklarifikasi kepada KPK.

"Di satu sisi, pansus harus mendapatkan hasil yang komprehensif, capable, sehingga ya tentu kalaupun untuk dalam rangka memperpanjang itu. Ya Nasdem monggo," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Beberapa temuan tersebut, kata dia, misalnya adanya pembangunan gedung yang tidak sesuai, pemeriksaan di KPK yang tak sesuai prosedur operasional standar, hingga adanya dugaan pelanggaran HAM.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.