Kompas.com - 25/09/2017, 21:36 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ecky Awal Mucharam mengatakan, fraksinya pasti menolak usulan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan disampaikan pada rapat paripurna, Selasa (25/9/2017) besok.

Sejak awal PKS keberatan dengan keberadaan Pansus Angket KPK dan akan menolak apapun masukan dan rekomendasinya.

"Tetap konsisten. PKS tidak kirimkan perwakilannya. Artinya, sikap kami dari awal, benang merahnya tetap. Masa ujug-ujug enggak ikut membahas terus setuju (perpanjangan). Dan tak mungkin toh," ujar Ecky, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Baca: Ini Alasan Pansus Angket Ngotot Ingin Datangkan KPK

Ia mengatakan, PKS akan menolak segala bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus Angket KPK pada rapat paripurna besok.

PKS juga menunggu ketegasan Presiden Joko Widodo dalam polemik hak angket ini karena pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab Presiden.

"Sejak awal kami menolak. Keputusan menolak, berarti rekomendasinya menolak. Logikanya sangat jelas, PKS tak kirimkam perwakilan, sejak awal tidak sependapat dengan pembentukan Pansus ini. Kami akan komitmen dengan sikap Kami," lanjut Ecky.

Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan laporan kerja pada rapat paripurna, Selasa (26/9/2017) besok.

Baca juga: 
Selasa, Pansus Angket KPK Laporkan Hasil Kerja di Rapat Paripurna DPR

Hal itu diputuskan melalui Rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Pansus Angket KPK tetap akan melaporkan hasil kerjanya meski belum selesai.

"Kalau kita melihat, memang laporannya belum sampai tuntas sehingga belum tuntas itu pun juga harus dilaporkan. Sehingga besok seluruh anggota Dewan akan mendengarkan laporan dari Pansus Angket KPK tersebut," kata Agus, seusai memimpin rapat.

Kompas TV Kata anggota pansus, Ketua KPK terindikasi korupsi pada jabatan sebelumnya. Inikah amunisi baru atau sekadar upaya mencari kesalahan?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Nasional
Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Nasional
Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan 'Presiden' Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan "Presiden" Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Nasional
Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Nasional
Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Nasional
Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.