Kompas.com - 25/09/2017, 20:13 WIB
Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya akan terus berupaya mendatangkan KPK untuk mengklarifikasi berbagai temuan yang dinilai Pansus Angket sebagai penyimpangan.

Masinton menyatakan, KPK tak cukup menyampaikan klarifikasinya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR. Sebab, menurut Masinton, peruntukannya berbeda.

"Ada forum yang berbeda meskipun itu sudah diklarifikasi, klarifikasi itu kan bukan hanya disampaikan KPK pada Komisi III dan juga ke media. Tapi ini kan forum pendalaman, forum penyelidikan yang dilakukan Pansus Angket ini berbeda dengan pengawasan biasa," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

(Baca juga: Selasa, Pansus Angket KPK Laporkan Hasil Kerja di Rapat Paripurna DPR)

Hal senada disampaikan Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa. Ia mengaku tak bisa mendalami temuan dugaan penyimpangan KPK oleh Pansus dalam Rapat Kerja di Komisi III.

Menurut Agun, ini disebabkan tujuan utama rapat kerja Komisi III bukan mendalami temuan pansus, melainkan pengawasan kinerja KPK.

Ia mencontohkan, saat dirinya sebagai anggota pansus yang hadir dalam Rapat Kerja Komisi III mempermasalahkan barang sitaan yang dikelola oleh KPK. Agun mengatakan, dirinya tak mungkin mendalami temuan tersebut karena bukan pada tempatnya.

Sebaliknya, ia baru bisa mendalami itu jika terjadi dalam RDP Pansus Angket KPK.

"Contohnya waktu RDP dengan Komisi III terkait tata kelola barang rampasan dan sitaan negara. Saya hadir, tapi saya tidak kejar, saya tidak dalami. Karena saya bisa bayangkan kalau forum Komisi III itu bisa berubah jadi forum panitia angket dan kami bisa offside," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, KPK tidak menghadiri undangan Pansus Angket karena perlu mempertimbangkan sejumlah aturan seperti UUD 1945, UU MD3, Tata Tertib DPR yang saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi.

Rencananya, Pansus Angket akan menjadwalkan pemanggilan terhadap KPK, sebelum masa kerja Pansus berakhir pada 28 September 2017 mendatang.

Kompas TV Ulasan: Menguji Komitmen Antikorupsi DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PAN: Menjadi Islam Moderat Bukan Sikap Lemah atau Cari Aman

Ketum PAN: Menjadi Islam Moderat Bukan Sikap Lemah atau Cari Aman

Nasional
AHY Nilai Wajar jika Kader Demokrat Dorong Dia Jadi Capres 2024

AHY Nilai Wajar jika Kader Demokrat Dorong Dia Jadi Capres 2024

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus PBNU di Kaltim

Jokowi-Ma'ruf Amin Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus PBNU di Kaltim

Nasional
Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Nasional
Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Nasional
KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

Nasional
Jokowi: IKN Kita Jadikan 'Showcase' Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Jokowi: IKN Kita Jadikan "Showcase" Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Nasional
Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

Nasional
Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Nasional
Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

Nasional
Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.