Kompas.com - 25/09/2017, 18:02 WIB
Kompas TV Kata anggota pansus, Ketua KPK terindikasi korupsi pada jabatan sebelumnya. Inikah amunisi baru atau sekadar upaya mencari kesalahan?
|
EditorSandro Gatra

Ia menambahkan, kedatangan KPK di Rapat Kerja Komisi III DPR berbeda dengan kehadirannya RDP Pansus.

Karena itu, meski sudah datang di Rapat Kerja Komisi III, KPK tetap harus datang di RDP Pansus.

"Jadi gini lho, beda antara Pansus dengan Komisi III. Kalau di Komisi III itu KPK hadir sebagai lembaga. Makanya dipimpin Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Tapi kalau di Pansus itu adalah hadir sebagai pertanggugjawaban pribadi," kata Fahri.

(baca: PDI-P Anggap Wajar Isu Pansus KPK Dimanfaatkan Jadi Bahan Kampanye)

Saat ditanya apakah ketidakhadiran KPK akan menjadi alasan bagi Pansus untuk memperpanjang masa kerja, Fahri menjawab hal itu akan dijawab di Paripurna besok, karena harus diputuskan bersama oleh semua fraksi.

"Ini kan seperti Pansus Pelindo juga ya. Mekanismenya dilaporkan dulu. Nanti baru kita lihat. Apa respons Paripurna. Intinya disetujui penjadwalan, soal itu (perpanjangan) kan (tunggu hasil) Paripurna besok," lanjut Fahri.

Masa kerja Pansus akan berakhir pada 28 September 2017. Hingga hampir berakhirnya masa kerja Pansus, KPK belum juga memenuhi undangan dan mengklarifikasi temuan Pansus.

Hal ini yang mendasari munculnya wacana memperpanjang kerja Pansus Hak Angket.

Pimpinan KPK menganggap Pansus ilegal. KPK masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU MD3 terkait hak angket DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Nasional
PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

Nasional
Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Nasional
DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

Nasional
Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Nasional
Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Nasional
Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.