BPKN: Kasus Bayi Debora Puncak Gunung Es Masalah Pelayanan RS

Kompas.com - 25/09/2017, 14:59 WIB
(Kiri ke kanan) Sekjen Kemendag Karyanto Suprih, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman, dan Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Bayu Wahyudi usai klarifikasi aturan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, di kantor BPKN, Jakarta, Senin (25/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI(Kiri ke kanan) Sekjen Kemendag Karyanto Suprih, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman, dan Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Bayu Wahyudi usai klarifikasi aturan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, di kantor BPKN, Jakarta, Senin (25/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional ( BPKN) menyayangkan terjadinya insiden pelayanan pasien darurat kritis yang diduga karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya di salah satu rumah sakit (RS) swasta di Jakarta.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman menilai, kasus bayi Tiara Debora Simanjorang merupakan fenomena puncak gunung es pelayanan RS di Indonesia.

"Insiden sejenis terkait pelayanan RS atas pasien darurat kritis masih banyak terjadi di Indonesia," kata Ardiansyah di Jakarta, Senin (25/9/2017).

"Kami catat beberapa insiden seperti kasus pasien Rizki Akbar, bayi Reny Wahyuni, bayi pasangan Heni Sudiar dan Manaf, dan pasien Rohaini," lanjut Ardiansyah.

Baca: Kemenkes: Sesuai Regulasi, RS Boleh Berorientasi Keuntungan, tetapi..

Dengan berulangnya peristiwa yang sama, BPKN mendorong perbaikan yang lebih luas dan bukan sekadar tambal sulam.

Misalnya, perbaikan akses terhadap unit-unit pelayanan kesehatan di wilayah, ketersediaan dokter dan tenaga medis, akses obat dan ketersediaannya, operasional dan logistik tenaga medis di wilayah geografis sulit, dan sebagainya.

Ardiansyah juga meminta Menteri Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memperbaiki Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan, utamanya bagi pasien darurat kritis.

"Dengan demikian, insiden serupa seperti yang terakhir ini terjadi dapat dihindari atau dinimalisasi," ujar Ardiansyah.

Salah satu masukan BPKN untuk perbaikan yaitu mendorong pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) secara optimal.

Menurut Ardiansyah, penerapan lCT yang optimal akan membantu mempersingkat waktu, mengakses unit pelayanan dengan peralatan medis dibutuhkan, maupun mencari tempat pada unit rujukan.

"ICT juga menyederhanakan prosedur penyelesaian pembiayaan dari mulai pasien masuk rumah sakit, sampai dengan reimbursement biaya oleh pihak RS kepada BPJS," ujar Ardiansyah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X