Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2017, 13:05 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan, Kementerian Kesehatan Prof Akmal Taher mengatakan, sanksi terhadap Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres atas meninggalnya bayi Tiara Debora akan diberikan oleh Pemprov DKI.

"Sanksi diberikan bukan oleh Kemenkes. Tetapi diberikan oleh Pemprov," kata Akmal ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

"Tampaknya mereka akan memberikan sanksi pada pengurus, manajemennya," imbuh Akmal.

(baca: Kasus Bayi Debora, RS Mitra Keluarga Kalideres Dilaporkan ke Polisi)

Akmal enggan berkomentar lebih jauh soal kemungkinan sanksi yang akan diberikan. Sebab, pemberian sanksi tersebut bukan kewenangan dari Kemenkes.

Mengenai kemungkinan pencabutan izin rumah sakit, Akmal mengakui masih ada perdebatan mengenai hal tersebut.

Pasalnya, kalau izin RS dicabut, maka masyarakat juga akan menanggung kerugian.

(baca: Keluarga Bayi Debora Kecewa dengan Dinkes DKI)

Pertama, masyarakat akan kehilangan satu akses layanan kesehatan. Kedua, karyawan yang bekerja di RS tersebut akan kehilangan pekerjaan.

"Makanya barangkali masih lebih fair kalau menurut saya karena ini baru sekali, kecuali sudah berkali-kali ya, sekarang manajemennya dihukum. Itu menurut saya fair," ucap Akmal.

(baca: RS Mitra Kelurga Sebut Ada Mispersepsi soal Kondisi Bayi Debora)

Saat dikonfirmasi yang dimaksud adalah perombakan manajemen, Akmal mengamini.

"Tetapi sekali lagi, saya enggak mau mendahului, karena itu punyanya (kewenangannya) daerah," kata dia lagi.

Selain perombakan manajemen, kata Akmal, RS Mitra Keluarga Kalideres juga harus menyelesaikan proses akreditasi.

"(Karena) Kalau cuma teguran, orang enggak mempan," pungkas Akmal.

Kompas TV Kemenkes menyatakan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta Barat, telah lalai dalam penanganan bayi Debora.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

Nasional
Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Nasional
Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Nasional
Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Nasional
Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.