Heru Lelono

Pensiunan dan Mantan

Pelajaran dari PKI, Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur

Kompas.com - 23/09/2017, 15:18 WIB
Jenderal Abdul Haris Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto berdoa di depan peti
jenazah almarhum Jenderal Sutojo Siswomihardjo dan enam rekannya yang gugur dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Pagi 5 Oktober 1965, hari ulang tahun Angkatan Bersenjata yang biasanya gilang-gemilang, saat itu kelabu, demikian kata-kata pengantar Jenderal Nasution. Tujuh peti jenasah berangkat beriringan dari Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Adegan dalam foto ini muncul dalam film Pengkhianatan G 30 S/PKI dalam bentuk dokumentasi aslinya. (Foto: koleksi pribadi Nani Nurrachman Sutojo, dimuat dalam buku Kenangan tak Terucap, Saya, Ayah dan Tragedi 1965 terbitan Penerbit Buku Kompas, 2013).  Koleksi pribadi Nani Nurrachman SutojoJenderal Abdul Haris Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto berdoa di depan peti jenazah almarhum Jenderal Sutojo Siswomihardjo dan enam rekannya yang gugur dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Pagi 5 Oktober 1965, hari ulang tahun Angkatan Bersenjata yang biasanya gilang-gemilang, saat itu kelabu, demikian kata-kata pengantar Jenderal Nasution. Tujuh peti jenasah berangkat beriringan dari Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Adegan dalam foto ini muncul dalam film Pengkhianatan G 30 S/PKI dalam bentuk dokumentasi aslinya. (Foto: koleksi pribadi Nani Nurrachman Sutojo, dimuat dalam buku Kenangan tak Terucap, Saya, Ayah dan Tragedi 1965 terbitan Penerbit Buku Kompas, 2013).
EditorHeru Margianto


SETIAP bulan September, bangsa Indonesia selalu diingatkan kembali atas terjadinya tragedi politik dan kemanusiaan, yang lebih dikenal sebagai G 30 S PKI, atau Gerakan Tigapuluh September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia.

Di catatan sejarah yang ada, Bung Karno lebih suka menyebut Gestok, atau Gerakan Satu Oktober.

Apapun kontroversi cerita tragedi masa lalu itu, satu yang pasti, bencana kemanusiaan telah terjadi.

Keadaan politik dan cara pengelolaan politik negara saat itu terbukti melahirkan kerusakan dahsyat terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Masyarakat awam seumuran sayapun saat itu dengan mata telanjang disuguhi tontonan langsung kengerian kondisi korban pembantaian manusia dari pihak pihak yang sedang berperang.

Saya harus mengatakan, saat itu lebih tepat dikatakan sebagai perang brutal antara pengikut Partai Komunis Indonesia dengan kelompok masyarakat anti komunis. Hanya dalam kondisi perang, menghilangkan nyawa menjadi salah satu cara untuk menang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tanpa bermaksud membenarkan terjadinya pembunuhan yang sungguh melanggar makna kemanusiaan, kondisi sosial politik di masa itu memang memicu terjadinya tragedi.

Goyahnya kepemimpinan nasional saat itu mengakibatkan perpecahan di masyarakat khususnya di tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Kegoyahan kepempimpinan juga mengakibatkan diplomasi sebagai bagian penting untuk menghentikan peperangan tidak mampu dijalankan.

Selain itu, propaganda dan provokasi menjadi informasi sesat yang melahirkan kebingungan dan mengakibatkan masyarakat memilih sendiri apa yang hendak mereka lakukan.

Catatan kecil ini ingin mengetengahkan perlunya kekuatan, kebijakan, dan nalar pemimpin dalam mengelola keadaan bila terjadi krisis kemanan, kedamaian kehidupan masyarakat, apapun penyebabnya, termasuk yang disebabkan oleh krisis politik.

Bersamaan dengan itu, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, sehingga  mampu meningkatkan kewaspadaan dirinya masing masing.

Kepemimpinan yang lemah, informasi yang saling silang, masyarakat yang kebingungan, mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara goyah bahkan bisa runtuh. Jika kehidupan masyarakat runtuh, sulit sekali memulihkannya kembali.

Krisis ekonomi dan sosial

Sejarah mencatat, tahun-tahun sebelum terjadinya tragedi September 1965, sosial ekonomi masyarakat Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan. Kondisi menyedihkan ini bahkan berlanjut cukup panjang setelahnya.

Saya pribadi sempat merasakan harus makan tiwul  atau sego jagung setiap hari. Ini hanya gambaran betapa beratnya hidup masyarakat menghadapi kehancuran ekonomi nasional.

Lanjutan dari krisis ekonomi adalah krisis sosial. Krisis sosial inilah puncak dari risiko terjadinya krisis keamanan, keadilan dan ketertiban.

Masyarakat akan mudah tersulut perilaku negatifnya. Tekanan perasaan, tekanan atas kewajibannya terhadap keluarga, akan mudah membangkitkan amarah dan melemahkan daya nalar.

Di saat seperti itulah para oknum pengacau, provakor, melihat peluang untuk melancarkan niat jahatnya.

Seperti rumus tak tertulis, didalam kondisi sulit, hampir selalu lahir para penjahat pengambil kesempatan sebagai peluang.

Sejak proses kemerdekaan sampai hari ini, bangsa Indonesia sudah berkali melewati masa gejolak politik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.