Fahri Hamzah Nilai Jokowi Dukung Pansus, Ini Kata Wakil Ketua KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo memberikan dukungan terhadap Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pansus untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Salah satu caranya, menurut Fahri, adalah dengan tidak mau berkonsultasi karena proses di Pansus Angket KPK masih berjalan.

Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak sependapat dengan pernyataan Fahri Hamzah. Dia masih menilai bahwa KPK memberikan dukungan penuh kepada KPK.

"(Presiden) mendukung kami (KPK) kok," kata Saut ditemui usai pemutaran film antikorupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

(Baca juga: Fahri Hamzah Anggap Jokowi Dukung Kerja Pansus Angket KPK)

Saat ditanya, apakah ada saling klaim dukungan antara KPK dan DPR terhadap respons Jokowi, Saut malah tertawa.

"Haha, mendukung kami kok. Mendukung kami," ucapnya.

Saut mengatakan, respons Jokowi yang belum menanggapi permintaan konsultasi yang diajukan Pansus Angket KPK bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia.

Saat ini Indonesia mendapatkan poin 37 untuk indeks persepsi korupsi. Penilaian ini diberikan oleh delapan lembaga. Beberapa aspek yang paling dinilai di antaranya pelayanan masyarakat, perilaku pemimpin nasional, serta perilaku tokoh daerah.

"Jadi kalau Pak Jokowi (merespons) seperti itu, itu sudah firm dia. Bahwa dia enggak mau dipengaruh-pengaruhi," kata Saut.

(Baca juga: Soal Rapat Konsultasi, Pansus Angket KPK Tunggu Jawaban Resmi Jokowi)

Dia melanjutkan, jawaban Jokowi atas permintaan Pansus Angket KPK diharapkan dapat mendorong indeks persepsi korupsi lebih baik.

"Karena kalau enggak, nanti orang menilai, lho ini kok Presidennya takut sih. Jadi Jokowi itu sebenarnya bagus buat kampanye antikorupsi," ucap Saut.

Saut menambahkan, jawaban tersebut berarti pula bahwa Jokowi tidak mau dipengaruhu secara politis oleh Pansus Angket KPK.

"Dan buat dunia internasional itu bagus. Dan itu mendorong indeks persepsi korupsi. Itu penilaian kami," ucap Saut.