Kompas.com - 22/09/2017, 19:59 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang (kanan) saat membuka pemutaran film anti-korupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat (22/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang (kanan) saat membuka pemutaran film anti-korupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo memberikan dukungan terhadap Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pansus untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Salah satu caranya, menurut Fahri, adalah dengan tidak mau berkonsultasi karena proses di Pansus Angket KPK masih berjalan.

Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak sependapat dengan pernyataan Fahri Hamzah. Dia masih menilai bahwa KPK memberikan dukungan penuh kepada KPK.

"(Presiden) mendukung kami (KPK) kok," kata Saut ditemui usai pemutaran film antikorupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

(Baca juga: Fahri Hamzah Anggap Jokowi Dukung Kerja Pansus Angket KPK)

Saat ditanya, apakah ada saling klaim dukungan antara KPK dan DPR terhadap respons Jokowi, Saut malah tertawa.

"Haha, mendukung kami kok. Mendukung kami," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saut mengatakan, respons Jokowi yang belum menanggapi permintaan konsultasi yang diajukan Pansus Angket KPK bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia.

Saat ini Indonesia mendapatkan poin 37 untuk indeks persepsi korupsi. Penilaian ini diberikan oleh delapan lembaga. Beberapa aspek yang paling dinilai di antaranya pelayanan masyarakat, perilaku pemimpin nasional, serta perilaku tokoh daerah.

"Jadi kalau Pak Jokowi (merespons) seperti itu, itu sudah firm dia. Bahwa dia enggak mau dipengaruh-pengaruhi," kata Saut.

(Baca juga: Soal Rapat Konsultasi, Pansus Angket KPK Tunggu Jawaban Resmi Jokowi)

Dia melanjutkan, jawaban Jokowi atas permintaan Pansus Angket KPK diharapkan dapat mendorong indeks persepsi korupsi lebih baik.

"Karena kalau enggak, nanti orang menilai, lho ini kok Presidennya takut sih. Jadi Jokowi itu sebenarnya bagus buat kampanye antikorupsi," ucap Saut.

Saut menambahkan, jawaban tersebut berarti pula bahwa Jokowi tidak mau dipengaruhu secara politis oleh Pansus Angket KPK.

"Dan buat dunia internasional itu bagus. Dan itu mendorong indeks persepsi korupsi. Itu penilaian kami," ucap Saut.

Kompas TV Anggota panitia khusus angket KPK mengaku menerima laporan dugaan korupsi terhadap Agus Rahardjo saat menjabat Ketua LKPP.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.