Kompas.com - 22/09/2017, 19:28 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Eddy Kusuma Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Eddy Kusuma Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu jawaban resmi Presiden Joko Widodo terkait usulan rapat konsultasi.

Adapun, surat permintaan rapat konsultasi sudah dikirimkan pansus kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi.

Namun, untuk dikirimkan kepada Presiden, surat masih harus dibahas di rapat pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah dan dibacakan di rapat paripurna.

"Surat saja belum dilayangkan, kan. Belum disetujui pimpinan DPR. Belum dikirim ke presiden," ujar Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya saat dihubungi, Jumat (22/9/2017).

(Baca juga: Tiga Alasan Jokowi Diminta Tak Konsultasi dengan Pansus Angket KPK)

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan bahwa pansus adalah kewenangan DPR, bukan eksekutif.

Meski begitu, Eddy masih berharap rapat konsultasi dapat dilaksanakan. Menurut dia, pansus perlu menyampaikan segala temuan mulai dari pembentukan hingga kegiatan terakhir pansus.

"Iya (menunggu jawaban resmi). Mungkin presiden juga kan belum baca isinya, baru dari media," tutur politisi PDI Perjuangan itu.

(Baca juga: Apakah Akan Bertemu Pansus Hak Angket KPK? Ini Jawaban Jokowi)

Eddy berharap presiden dapat menerima pansus untuk rapat konsultasi. Sebab, menurut dia, DPR adalah lembaga resmi yang berwenang mengajukan hak angket dan berhak berkonsultasi dengan presiden.

"Menang pantasnya kita berkonsultasi sama presiden selaku kepala negara," tuturnya.

Ia memahami banyaknya kritik dari publik terkait kerja pansus. Hal itu dinilai sebagai hal wajar.

Pansus, kata dia, berupaya untuk memperbaiki KPK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPR.

"Ya namanya juga penyelidikan. Itu untuk mencari kan, investigasi, menyelidiki untuk mendapatkan temuan-temuan tentang masalah kelembagaan KPK itu sendiri," kata Eddy.

Kompas TV Ulasan: Menguji Komitmen Antikorupsi DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

Nasional
Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Nasional
Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

Nasional
Mutasi Perwira Tinggi Dinilai Sinyal Baik bagi Regenerasi Tubuh TNI AD

Mutasi Perwira Tinggi Dinilai Sinyal Baik bagi Regenerasi Tubuh TNI AD

Nasional
Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Nasional
Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.