Bawaslu Keluhkan 10 Daerah Belum Bahas NPHD Pilkada 2018

Kompas.com - 21/09/2017, 18:44 WIB
Kiri ke Kanan: Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar ketika jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kiri ke Kanan: Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar ketika jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI, Abhan mengeluhkan sampai saat ini masih ada 10 daerah yang akan ikut Pilkada 2018 tapi belum membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawasan Pilkada.

"Paling berat 10 kabupaten/kota itu yang sampai saat ini belum melakukan pembahasan dengan pihak kabupaten/kota masing-masing," kata Abhan di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Abhan pun memaparkan 10 daerah itu antara lain, Seruyam Kalimantan Tengah, Mempawah Kalimantan Barat, Mamasa Sulawesi Barat, Polewali Mandar Sulawesi Barat, Biak Numfor Papua, Jayawijaya Papua, Membramo Tangah Papua, Pada Papua, Deiai Papua dan Puncak Papua.

Menurut Abhan, 10 daerah itu termasuk 132 daerah dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada namun belum menandatangani NPHD untuk pengawas Pilkada.

(Baca: Bawaslu Segera Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018 di 171 Daerah)

 

Rinciannya, NPHD di 67 daerah sudah disetujui namun belum ditandatangani, 55 daerah masih dalam pembahasan NPHD dan 10 daerah belum melakukan pembahasan sama sekali tersebut.

"Selebihnya sudah ada tandatangan NPHD dan sedang menunggu proses NPHD. Tapi besaran nominal sudah clear," kata mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Diketahui, pendanaan pengawasan Pilkada oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Dana Hibah Pilkada.

Bawaslu menargetkan penyusunan dan penandatanganan NPHD seluruh daerah penyelenggara Pilkada 2018 selesai pada September ini.

Pilkada 2018 yang akan dilangsungkan pada 27 Juni dan akan diikuti 171 daerah. Rinciannya 17 Provinsi akan melaksanakan Pemilihan Gubernur.

Sedangkan 116 kabupaten dan 38 kota akan melaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

Nasional
Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Nasional
Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Nasional
Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X