Kompas.com - 20/09/2017, 19:12 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari soal polemik pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang mencuat belakangan ini. Menurut Ryamizard, pemutaran film tersebut sah dilakukan apabila sesuai dengan kenyataan dan tanpa unsur paksaan.

"Begini ya, asal itu film sesuai dengan kenyataan, enggak apa-apa, pelajaran bagi kita semua, tapi ya, yang nonton siapa saja, siapa saja yang mau nonton boleh, enggak usah dipaksa-paksa," ujar Ryamizard saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Ryamizard berharap para pihak yang akan menggelar acara nonton bersama film G30S/PKI karya Arifin C. Noer itu tidak memiliki agenda politik, selain untuk kewaspadaan terhadap paham komunisme.

"Ya asal jangan di apa-apa, di politisir (politisasi) saja, kalau itu untuk pembelajaran kewaspadaan, enggak apa-apa. Kalau ada maksud-maksud lain, tidak boleh," kata Ryamizard.

(Baca: KPAI: Acara Nonton Bareng Film G30S/PKI di Sekolah Perlu Dikaji Ulang)

Dia pun mengapresiasi usulan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan film sejarah peristiwa G30S untuk generasi milenial dan sesuai dengan gaya mereka.

"Ya itu bagus," ucapnya.

Secara terpisah, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto meminta agar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) tidak lagi diputarkan di Indonesia.

Selain itu, dia juga meminta seminar mengenai sejarah 1965/1966 yang digelar sejumlah aktivis dalam memperingati peristiwa 30 September 1965 tidak dilakukan. Sidarto menganggap penayangan film dan digelarnya seminar dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Saya pikir untuk sementara dihentikan dulu film dan seminar ini," ujar Sidarto di kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9/2017).

"Kalau ada film, seminar, ada satu kegaduhan di sana. Itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," kata dia.

Kompas TV Panglima TNI keluarkan perintah nonton bareng Film G30S.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.