Kompas.com - 20/09/2017, 18:18 WIB
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait OTT di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8). KPK menetapkan lima tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamerkasan Sucipto Utomo, Kabag Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi terkait suap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/17. Hafidz Mubarak AWakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait OTT di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8). KPK menetapkan lima tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamerkasan Sucipto Utomo, Kabag Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi terkait suap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/17.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menilai besaran dana persuara untuk partai politik masih sangat kurang.

Menurut dia, pemerintah semestinya bisa lebih berkontribusi dalam menaikkan anggaran parpol yang saat ini nilainya Rp 108 persuara pertahun. Idealnya, kata dia, parpol mendapat dana hingga Rp 10.000 persuara.

"Teman-teman KPK dan LIPI mencari bandingan negara lain, karena itu KPK mengusulkan yang paling wajar sekurang-kurangnya Rp 10.000," ujar Syarif di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Syarif mengatakan, anggaran tersebut masih bisa ditampung  APBN yang besarannya mencapai Rp 2.000 triliun pertahun.

Namun, KPK tidak mungkin mengusulkan langsung dengan jumlah sebesar itu kepada pemerintah. Peningkatan nilai suara untuk parpol sebaiknya dilakukan secara bertahap.

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

"Kita usulin Rp 1.000 dulu, Rp 2.000 dulu, apakah ada perubahan tidak parpol ini, memenuhi empat syarat (partai berintegritas) tadi atau tidak. Biar kelihatan juga," kata Syarif.

Syarif mengatakan, uang Rp 10.000 persuara itu sebagian besar bisa dialokasikan untuk biaya operasional partai yang cukup menguras biaya. Misalnya, kata dia, saat pilkada, partai butuh uang banyak untuk membayar uang makan saksi-saksi yang disebar di tempat pemungutan suara.

"Maka harus dicari jalan supaya kalau negara ikut membiayai, maka parpol itu bisa diaudit. Akan jadi lembaga publik," kata Syarif.

Sementara itu, Presiden PKS M Sohibul Imam, mengatakan, biaya Rp 108 persuara pertahun tak cukup memenuhi kebutuhan operasional partai selama setahun. Setelah dihitung-hitung, PKS hanya mendapatkan Rp 900 juta pertahun.

(Baca: Setelah Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, DPR Minta Lagi Dana Bantuan Rutin)

Untungnya, kata dia, kader PKS terbiasa membayar iuran perbulan untuk menambah kas partai. Bahkan, untuk Musyawarah Nasional, para kader bersedia membayar iuran lebih.

"Yang kami timbulkan spiritnya. Buat Munas lalu habis Rp 4 miliar , kami galang karena kader biasa kita tarik, tapi bayarnya lebih besar," kata Sohibul.

Di samping biaya operasional, biaya pendidikan politik juga tak kalah penting. Sebab, salah satu fungsi parpol adalah memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan demikian, kata dia, kualitas demokrasi masyarakat di Indonesia semakin baik.

"Bukan buat parpolnya, tapi untuk masyarakat," kata Sohibul.

Kompas TV KPK memang menyetujui kenaikan dana parpol yang baru saja disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.