Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Dua Pemuda Perancis yang Ingin Sungai Citarum Bebas dari Sampah

Kompas.com - 19/09/2017, 20:28 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

Seperti sebelumnya, Gary melakukan kampanye dengan turun langsung ke Sungai Citarum. Gary dan Sam membuat sebuah video dokumenter, saat keduanya menaiki perahu yang terbuat dari sampah botol plastik.

Video tersebut menampilkan pemandangan ironis, di mana sebagian besar wilayah Sungai Citarum dipenuhi dengan sampah plastik.

Namun, yang menarik, dalam video berjudul "The Most Polluted River in The World on Plastic Bottles Kayaks" yang diunggah dalam akun Youtube tersebut juga menampilkan respons Pemerintah Indonesia terkait kondisi lingkungan Sungai Citarum.

Dalam video tersebut, tampak Gary mewawancarai Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) R Sudirman.

"Setelah melihat film itu, saya sudah membuat usulan penerapan tanggap darurat, terkait penanganan sampah di Citarum," ujar Sudirman dalam video buatan Gary.

(Baca juga: Van Ginkel, Mahasiswa Belanda Itu Meneliti Citarum yang Sekarat...)

Menurut Sudirman, KLHK akan membuat road map tentang pelaksanaan dan penyiapan kebijakan tentang pemulihan kondisi sungai. Hal itu akan segera dibicarakan dengan pemerintah daerah di sekitar sungai.

Selain itu, menurut Gary, Gubernur Jawa Barat juga sudah mengadakan pertemuan untuk membahas penanganan masalah sampah di Citarum.

"Tidak ada yang membuat kami lebih gembira selain dukungan dari Pak Sudirman, yang berkomitmen untuk membersihkan Sungai Citarum. Dukungan dari Gubernur sangat melebihi apa yang kami bayangkan," kata Gary.

Video itu dapat dilihat di bawah ini:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com