Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunggah Foto Editan Jokowi-Megawati Minta Maaf

Kompas.com - 19/09/2017, 20:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Eko Prabowo (35), pengunggah foto editan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan permintaan maaf. Pernyataan itu ia sampaikan di akun Facebook pribadinya, dalam bentuk foto dan video.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan soal permintaan maaf tersebut.

"Iya, pernyataan permintaan maaf yang bersangkutan kepada masyarakat atas posting-an yang dibuatnya," ujar Rikwanto melalui keterangan tertulis, Selasa (19/9/2017).

Namun, permintaan maaf tersebut tak menghapus unsur pidana yang dilakukan Eko. Ia tetap dianggap melalukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial karena konten yang dia unggah. Meski menjadi tersangka, Eko tidak ditahan penyidik.

"Alasannya karena kooperatif dalan penyidikan dan tetap dikenakan wajib lapor," kata Rikwanto.

(Baca: Polisi Tangkap Satpam yang Unggah Foto Editan Jokowi dan Megawati)

Dalam laman Facebook miliknya, terlihat foto Eko tengah menunjukkan kertas berisi pernyataan permintaan maaf dengan materai. Ada pula video permintaan maaf yang diunggah.

Dalam video itu, Eko mengakui kesalahannya karena menyebarkan foto editan tersebut. Ia mengaku mendapatkan foto itu dari sejumlah grup, yakni Grup Beranda Jokowi dan Ahok, grup NKRI Harga Mati, dan grup Prabowo for NKRI.

"Lalu saya posting dari satu grup ke grup yang lain dengan menambahkan tulisan yang menghina dan melecehkan Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak Ahok," kata Eko, dalam video tersebut.

Eko mengaku menyesal telah menyebarkan gambar tersebut. Ia berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga meminta masyarakat tak meniru perbuatan yang dia lakukan.

(Baca: MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan)

"Imbauan saya pada teman-teman semua di medsos untuk tidak menyakiti hati orang atau mencemarkan nama baik orang lain siapapun itu," kata Eko.

Sebelumnya, Eko ditangkap karena mengunggah foto editan Jokowi dan Megawati dengan pose mesra di akun Facebooknya. Postingan tersebut diunggah Eko pada awal 2016. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sebuah ponsel merk Xiaomi dan sebuah simcard.

Atas perbuatannya, Eko dijerat Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menyindir sebagian masyarakat yang dianggap terlalu sibuk berunjuk rasa dan saling fitnah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com