JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman mengadakan audiensi terkait prosedur penggunaan senjata api oleh kepolisian dalam operasi penangkapan terduga pengedar narkotika.
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah organisasi atau LSM sebagai pihak pengadu dan kepolisian yang diwakili Wakil Kepala Irwasum Polri Irjen Ketut Yoga dan jajarannya, serta Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim.
Pada kesempatan ini, peneliti Institute for Crime Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mempertanyakan prosedur tembak mati terhadap terduga pengedar narkotika.
"Konteksnya apakah memang polisi melakukan itu tujuannya untuk mengungkap kasus atau mengeliminasi pelaku kejahatan," kata Erasmus, di Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Baca: Jokowi: Saya Sudah Katakan, Tembak di Tempat Saja...
Menurut Erasmus, dari kajian yang dilakukan lembaganya terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, yang mengatur tentang ketentuan penggunaan senjata api oleh petugas, penggunaan senjata api boleh dilakukan ketika keselamatan petugas atau masyarakat terancam.
Ia mengkritisi soal penembakan oleh petugas dalam konteks karena terduga pelaku melarikan diri.
Jika hanya melarikan diri dan masih mungkin terduga pelaku untuk ditangkap, tidak perlu dilakukan penembakan.
Menurut dia, penembakan dibenarkan ketika pelaku yang melarikan diri disertai adanya ancaman kepada masyarakat.
"Saya takut nanti hanya melarikan diri saja, ditembak," ujar Erasmus.
Baca: Kapolri: Hukum Kita Dinilai Lemah sehingga Bandar Narkoba Merajalela
