Unjuk Rasa di YLBHI, Masinton Nilai Perlu Ada Pelurusan Sejarah

Kompas.com - 18/09/2017, 20:23 WIB
Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI. Jakarta, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI. Jakarta, Senin (4/9/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai isu hidup kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan lah isu yang baru didengungkan. Hal itu diungkapkannya berkaitan dengan aksi unjuk rasa di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (17/9/2017).

"Itu isu lama. Orang berkumpul membicarakan pelurusan sejarah kemudian dituduh diskusi orang-orang PKI. Itu bukan barang baru tapi barang lama," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Isu-isu PKI, menurutnya, bisa saja dibangkitkan kapan saja. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pelurusan sejarah dengan memfasilitasi para pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Hal itu penting agar tak ada dendam sejarah yang terus terbawa.

"Agar bangsa kita clear. Jadi generasi kita jangan diwarisi dendam-dendaman begini lah. Kan warisan sejarah kelam yang sebenarnya generasi saat ini tidak tahu menahu," tuturnya.

(Baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Adapun untuk menghindari terjadinya bentrok serupa, Masinton meminta kepolisian lebih tegas dalam menindak. Soal unjuk rasa di depan Kantor LBH, menurut Masinton, seharusnya bisa diredam karena penyampaian pendapat ada batasan jamnya.

"Kalau sudah tengah malam kan UU itu penyampaian pendapat ada batasan jamnya. Apalagi sampai menggaggu yang lain enggak boleh," ucap Masinton.

Lebih dari 100 orang peserta diskusi dan pagelaran seni #DaruratDemokrasi tertahan di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) jelang tengah malam.

Mereka tertahan dan tidak bisa pulang, lantaran puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor YLBHI sejak pukul 21.30 WIB.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X