Marak Korupsi Kepala Daerah, Komisi II Minta Aturan Dana Kampanye Diperbaiki

Kompas.com - 18/09/2017, 14:51 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Senin (18/9/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menertibkan pendanaan kampanye pada pemilu dan pilkada selanjutnya.

Hal itu disampaikan Riza menanggapi banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Terhitung dalam minggu ini saja, dua kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Menurut Riza, salah satu penyebab maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah ialah besarnya biaya politik di pilkada atau pemilu.

"Pola ke depan ini bagaimana kampanye ini tidak menimbulkan cost yang terlalu tinggi. Jadi kita semua, pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, DPRD, harus mencari solusi terkait pemilu," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

"Kita harus mencari solusi kampanye ke depan bagaiman supaya tidak mengakibatkan cost yang tinggi," kata dia.

(Baca juga: Tantangan Memutus Rantai Korupsi Kepala Daerah...)

Karena itu, ia meminta KPU dan Bawaslu menindak tegas calon kepala daerah dan partai yang terbukti memberi dan menerima mahar politik untuk pencalonan. Tindakan tegas yang harus dilakukan yakni berupa pembatalan pencalonan.

Sebab, kata Riza, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah melarang soal pemberian mahar politik yang dapat menimbulkan korupsi oleh kepala daerah di kemudian hari.

Ia pun mengatakan, jika KPU dan Bawaslu tidak menindak secara tegas, maka ke depannya korupsi oleh kepala daerah akan terus terjadi karena tak ada efek jera.

"Karena sekarang orang tak ada yang takut. Lolos terus kan. Padahal kita tahu banyak yang terjadi. Apakah tidak bisa dibuktikan, sebenarnya bisa tapi ketegasan dari aparat belum ada," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Kompas TV Maraknya kepala daerah tertangkap korupsi membuat mendagri mewanti – wanti pejabat yang hendak bertarung lagi di Pilkada
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.