Wali Kota Batu Absen Saat Kepala Daerah di Jatim Tanda Tangani Komitmen Anti-korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, tidak hadir saat seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Timur mendapatkan pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eddy juga tidak ikut menandatangani komitmen bersama anti-korupsi pada kegiatan yang diadakan bulan Juli 2017 tersebut.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, program secara terintegrasi di Jawa Timur tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi KPK, khususnya membangun sistem pengendalian gratifikasi di Jatim.

"Jatim adalah salah satu barometer penting nasional. Jangan sampai mereka korupsi karena alasan ketidaktahuan atau justru menyalahkan sistem, padahal mereka bisa membangun sistem tersebut," ujar Giri saat dikonfirmasi, Senin (18/9//2017).

Baca: Diduga Terima Suap Rp 500 Juta, Berapa Jumlah Harta Wali Kota Batu?

Menurut Giri, penandatanganan komitmen tersebut menyangkut perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, penganggaran, dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kemudian, perbaikan penghasilan, pengendalian gratifikasi, kepatuhan pelaporan harta kekayaan dan penguatan aparat pengawas internal.

Dari sekian banyak bupati dan wali kota di Jawa Timur, Eddy Rumpoko adalah salah satu yang tidak hadir.

Eddy bersama Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan, ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu (16/9/2017).

Keduanya diduga menerima suap dengan nilai total Rp 500 juta dari pengusaha Filipus Djap.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan menjadi tersangka terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu, yakni pada proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017, dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar.

Sementara, Filipus menjadi tersangka sebagai pihak pemberi suap kepada keduanya. Proyek ini dimenangkan PT Dailbana Prima dan Filipus merupakan direktur di perusahaan tersebut.