Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Cek Kondisi YLBHI, Kapolres Minta Massa di Luar Membubarkan Diri

Kompas.com - 18/09/2017, 01:08 WIB
Robertus Belarminus,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa tidak ada kegiatan terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sejak sore hingga malam, pada Minggu (17/9/2017).

Hal tersebut dia ucapkan di depan massa aksi anti-komunis yang mengepung kantor YLBHI.

"Tidak ada kegiatan yang menyangkut PKI dan kegiatan itu juga sudah berakhir. Saya sudah mengecek kondisi di dalam," ujar Suyudi.

Sekitar pukul 00.00 WIB pada Senin (18/7/2017) dini hari, Suyudi yang didampingi Dandim Jakarta Pusat Letkol Edwin Adrian bertemu dengan Direktur YLBHI Asfinawati dan beberapa perwakilan YLBHI.

Selama beberapa menit Suyudi masuk ke dalan gedung YLBHI untuk memeriksa kondisi di dalam.

Setelah itu, Kapolres dan Dandim keluar dan meminta massa aksi membubarkan diri setelah dia memberikan pernyataan. Sementara, peserta demonstrasi terus berteriak dan memaksa untuk masuk ke dalam gedung YLBHI.

"Saya tegaskan tidak ada kegiatan seperti yang dituduhkan. Saya sudah mengecek sendiri," kata dia.

Menurut Suyudi, sejumlah pihak di dalam YLBHI sebenarnya sudah menyudahi kegiatan pukul 22.00. Namun, karena massa datang, mereka akhirnya tertahan.

"Mereka di dalam sedikit, hanya 20-30 orang. Untuk itu rekan-rekan pahami situasi ini," ujar Suyudi.

Pantauan Kompas.com, pada pukul 24.48 WIB massa masih mengepung kantor YLBHI meski polisi sudah minta untuk membubarkan diri.

(Baca: YLBHI Dikepung, Lebih dari 100 Orang Termasuk Lansia Tertahan di Dalam)

Sebelumnya, sejak pukul 21.30 WIB, puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017).

Mereka pun memadati dua gerbang YLBHI yang berada di sebelah timur dan selatan. Salah seorang juru bicara aksi meminta perwakilan masuk ke dalan kantor YLBHI.

Awalnya, puluhan massa itu mendatangi kantor YLBHI tanpa membawa spanduk atau pun atribut aksi. Mereka berorasi, meminta pihak YLBHI menghentikan acara diskusi.

Massa menganggap diskusi tersebut membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ganyang PKI! Ganyang PKI," teriak massa.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa pihaknya memang menyelenggarakan acara kesenian dan diskusi sejak sore tadi.

Namun kegiatan tersebut membahas soal darurat demokrasi. Kegiatan itu, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akademisi.

"Hari ini ada penampilan seni dari seniman dan budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi," kata Isnur.

"Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," ucap dia.

Kompas TV Polisi membubarkan acara seminar tragedi September 1965 di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta karena tidak memiliki izin penyelenggaraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com