Usai Cek Kondisi YLBHI, Kapolres Minta Massa di Luar Membubarkan Diri

Kompas.com - 18/09/2017, 01:08 WIB
Kapolres Jakarta Pusat Suyudi menegaskan bahwa tidak ada kegiatan menyangkut Partai Komunis Indonesia (PKI) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sejak sore hingga malam, pada Minggu (17/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKapolres Jakarta Pusat Suyudi menegaskan bahwa tidak ada kegiatan menyangkut Partai Komunis Indonesia (PKI) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sejak sore hingga malam, pada Minggu (17/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa tidak ada kegiatan terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) sejak sore hingga malam, pada Minggu (17/9/2017).

Hal tersebut dia ucapkan di depan massa aksi anti-komunis yang mengepung kantor YLBHI.

"Tidak ada kegiatan yang menyangkut PKI dan kegiatan itu juga sudah berakhir. Saya sudah mengecek kondisi di dalam," ujar Suyudi.

Sekitar pukul 00.00 WIB pada Senin (18/7/2017) dini hari, Suyudi yang didampingi Dandim Jakarta Pusat Letkol Edwin Adrian bertemu dengan Direktur YLBHI Asfinawati dan beberapa perwakilan YLBHI.

Selama beberapa menit Suyudi masuk ke dalan gedung YLBHI untuk memeriksa kondisi di dalam.

Setelah itu, Kapolres dan Dandim keluar dan meminta massa aksi membubarkan diri setelah dia memberikan pernyataan. Sementara, peserta demonstrasi terus berteriak dan memaksa untuk masuk ke dalam gedung YLBHI.

"Saya tegaskan tidak ada kegiatan seperti yang dituduhkan. Saya sudah mengecek sendiri," kata dia.

Menurut Suyudi, sejumlah pihak di dalam YLBHI sebenarnya sudah menyudahi kegiatan pukul 22.00. Namun, karena massa datang, mereka akhirnya tertahan.

"Mereka di dalam sedikit, hanya 20-30 orang. Untuk itu rekan-rekan pahami situasi ini," ujar Suyudi.

Pantauan Kompas.com, pada pukul 24.48 WIB massa masih mengepung kantor YLBHI meski polisi sudah minta untuk membubarkan diri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X