Tenangkan Massa, Kapolda Jamin Tidak Ada Seminar PKI di YLBHI

Kompas.com - 18/09/2017, 00:12 WIB
Puluhan massa tak dikenal menggelar aksi unjuk rasa di depan  kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPuluhan massa tak dikenal menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz berusaha meyakinkan massa yang berunjuk rasa di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bahwa tidak ada seminar terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) di YLBHI.

Hal itu disampaikan Idham saat berdialog dengan massa di depan kantor YLBHI, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam. Kapolda meminta massa untuk tenang.

"Saya minta teman-teman semua bisa memahami bahwa yang terjadi di dalam ruang LBH ini tidak ada kegiatan yang sifatnya seminar tentang PKI," kata Idham.

Kapolda meminta massa memberikan kepercayaan kepadanya. Sebab, Idham menyatakan bahwa sejak kemarin dirinya sudah melarang kegiatan seminar tentang sejarah yang terjadi pada 1965/1966.

"Saya sendiri yang memimpin untuk tidak berlangsung sejak kemarin. Hari ini mereka berkumpul bukan seperti yang kalian sangka," ujar dia.

Adapun, didalam kantor YLBHI, ratusan peserta diskusi dan pagelaran seni #DaruratDemokrasi tertahan di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017).

(Baca: Kantor YLBHI Dikepung, Ratusan Orang Termasuk Lansia Tertahan di Dalam)

Ini disebabkan puluhan massa mendatangi YLBHI dan menuding ada kegiatan acara PKI di sana. Mereka juga memaksa masuk ke dalam gedung YLBHI.

Mereka menganggap diskusi tersebut membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ganyang PKI! Ganyang PKI," teriak peserta demonstrasi.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa pihaknya memang menyelenggarakan acara diskusi dan pagelaran seni sejak sore tadi. Namun, diskusi dan pagelaran seni itu membahas soal darurat demokrasi.

(Baca juga: LBH Jakarta Sebut Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Wujud Darurat Demokrasi)

Dia pun membantah bahwa diskusi dan pagelaran seni itu mengangkat soal PKI. Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akademisi.

"Hari ini ada penampilan seni dari seniman dan budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi," kata Isnur.

"Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," ujarnya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Kapolri Tunggal...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Kapolri Tunggal...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X