Pimpinan KPK Tegaskan Gencarnya OTT Bukan karena Takut Pansus Angket

Kompas.com - 15/09/2017, 22:50 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Rapat kerja Komisi III dengan KPK tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Rapat kerja Komisi III dengan KPK tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Alexander Marwata mengaku tidak mengkhawatirkan temuan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK.

Kerja KPK yang gencar menggelar operasi tangkap tangan ( OTT) belakangan ini, bukan sebagai reaksi atas manuver Pansus.

"Takutnya di mana? Sebetulnya secara keseluruhan, KPK tidak mempersoalkan temuan-temuan dari Pansus KPK," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Ia mengatakan, banyaknya OTT KPK merespons laporan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada kaitannya antara OTT dengan kerja Pansus.

Baca: Mendagri: Silakan KPK Terus Melakukan OTT


"Ini Karena informasi dari masyarakat, kami menjaga kepercayaan masyarakat yg telah suka rela memberikan informasi," kata dia.

Beberapa waktu belakangan, atau tepatnya belum genap satu bulan, KPK sudah melakukan 4 kali penangkapan.

Pada Kamis (14/9/2017), KPK menangkap empat orang di Banjarmasin. Penangkapan tersebut terkait suap untuk memuluskan persetujuan Raperda penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bandarmasih, Kota Banjarmasin.

Pada Rabu (13/9/2017), KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Ia ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Batubara dan Empat Orang Lainnya sebagai Tersangka

Sementara, pada Selasa (29/8/2017), KPK menangkap Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha.

Penangkapan Siti terkait dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah di Tegal.

Pada Rabu (23/8/2017), KPK menangkap Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono terkait dugaan suap proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Di sisi lain, saat ini Pansus Angket KPK terus bekerja dan akan segera memasuki tahap akhir. Jika kerja Pansus tidak diperpanjang setelah 28 September 2017, maka temuan-temuan Pansus akan dibawa ke rapat paripurna.

Selanjutnya, Pansus akan mengeluarkan rumusan rekomendasi untuk KPK.

Kompas TV Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menegaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK merupakan kewajiban institusinya.


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X