Tak Ada Lagi Perdebatan, RUU Anti-terorisme Akan Disahkan Awal Desember

Kompas.com - 15/09/2017, 17:09 WIB
Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme), Muhammad Syafii usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme), Muhammad Syafii usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( RUU Anti-terorisme) Muhammad Syafi'i mengungkapkan, seluruh fraksi di DPR dan pemerintah sudah menyetujui seluruh substansi dalam RUU tersebut.

Menurut Syafii, rencananya RUU Anti-terorisme akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan pada awal Desember 2017.

"Pemerintah secara keseluruhan dan DPR tidak ada (perdebatan). Kontennya sudah semua disepakati tinggal bagaimana mengkonstruksi pasalnya. Maka Insya Allah awal Desember ini sudah diparipurnakan," ujar Syafi'i usai audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Baca: Wiranto: Kalau UU Anti-terorisme Tidak Selesai-selesai, Kita Ditertawakan Teroris

Syafi'i menjelaskan, meski seluruh substansi telah disetujui, namun tim perumus dan tim sinkronisasi masih membutuhkan waktu untuk mengkonstruksi pasal.

Misalnya, seluruh fraksi menyetujui pasal yang mengatur mengenai mekanisme pemberian bantuan terhadap korban terorisme.

Oleh karena itu, perlu disusun lebih jelas mengenai bentuk-bentuk bantuan apa saja yang akan diberikan.

"Kalau konten sudah 100 persen. Penyusunan konstruksi pasalnya sudah 90 persen. Misal kita bicara korban harus dibantu. Bagaimana membantunya? Kan itu konstruksi pasalnya. Substansi sudah oke semua," kata Syafi'i.

"Kemarin kami mau paksakan sebelum berakhir masa sidang ini tapi tim minta waktu sedikit agar lebih cantik merumuskannya," kata dia.

Baca: Panglima TNI: Bodoh jika Masih Pakai UU Anti-Terorisme yang Sekarang

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto selalu mengkritik lambannya proses pembahasan RUU Anti- terorisme di DPR.

RUU Anti-terorisme harus segera diselesaikan, mengingat aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme tanpa adanya payung hukum.

Menurut dia, RUU Anti-terorisme juga harus memberikan keleluasaan bagi aparat untuk melakukan penindakan dan pencegahan.

"Sekarang kita masih ribut. UU Terorisme kita saat ini belum selesai. UU yang lama itu dibangun tatkala ada bom Bali dan buru-buru kita membuat Perppu kemudian diundangkan dan sekarang tidak relevan lagi," ujar Wiranto, saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

"Kalau tidak selesai akan ditertawakan oleh teroris. 'Tuh lihat, bikin UU untuk melawan kita saja enggak selesai-selesai.' Jadi jangan sampai kita ditertawakan oleh kelompok teroris itu," kata Wiranto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X