Publik Perlu Pikir Ulang Pilih Jokowi di Pilpres 2019, jika...

Kompas.com - 14/09/2017, 22:06 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Organisasi Kemasyarakatan Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017). Presiden meminta relawan Projo tidak melakukan tindakan memecah belah bangsa menjelang tahun politik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17 ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Organisasi Kemasyarakatan Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017). Presiden meminta relawan Projo tidak melakukan tindakan memecah belah bangsa menjelang tahun politik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan bahwa masyarakat perlu berpikir ulang untuk kembali memilih Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Hal itu, jika Jokowi benar-benar akan mengabulkan rencana Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin bertemu dirinya di Istana Negara, Jakarta.

"Kalau seandainya Jokowi terima Pansus Hak Angket. Maka pantas kiranya rakyat mempertimbangkan Jokowi di Pilpres 2019. Alasannya apapun," kata Febri di hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut Febri, Jokowi perlu menunggu gugatan uji materi keabsahan Pansus Hak Angket diputus oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dulu untuk menerima para wakil rakyat tersebut.

 

(Baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

"Secara hukum masih (digugat di MK) tapi kan secara politik tidak. Di MK kan masih sidang, Jokowi harus lihat itu juga dong. Konstelasi politik, ini Jokowi kakinya ada di mana," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan kata Febri, Jokowi perlu melakukan hal yang sama untuk menahan diri jika ingin bertemu dengan kemana anti-rasuah, sampai ada putusan gugatan uji materi di MK.

"Menurut kami, Jokowi juga tak perlu ketemu KPK dan pansus lebih dulu, sampai ada putusan MK. Putusan MK lihat saja nanti. Walaupun keinginan putusan provisi kemarin tidak ditolak MK," kata dia.

Kompas TV Setelah 12 Tahun, SBY & Megawati Bersama Rayatkan HUT RI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Nasional
Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Nasional
Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Nasional
Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Nasional
Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Nasional
Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Nasional
Jokowi, Hari Santri, dan Komentar 'Sinting' Fahri Hamzah...

Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah...

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Nasional
LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.