Kompas.com - 14/09/2017, 21:16 WIB
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pueat, Sabtu (15/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pueat, Sabtu (15/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidqie, mengatakan, ia tidak akan menjadi ahli hukum dalam sidang uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Jimly, ia tidak pernah dihubungi pihak DPR atau Sekretariat DPR dan diminta untuk memberikan pendapat kepada hakim konstitusi dalam uji materi tersebut.

Jimly mengaku baru tahu kalau namanya disebut sebagai ahli yang diajukan DPR.

"Belum (pernah dihubungi), lah kok tiba-tiba (DPR) kirim surat (menyatakan) ke MK, itu kan enggak etis. Kurang ajar itu, saya tidak merasa nyaman disebutkan seperti itu," kata Jimly, saat dihubungi, Kamis (14/9/2017).

Baca: Jimly, Yusril dan Romli Jadi Ahli dari DPR Terkait Pansus Angket KPK

Jimly mengatakan, ia memang mengenal orang-orang yang ada di DPR.

Akan tetapi, bukan berarti namanya bisa dengan mudah disebut akan menjadi ahli tanpa terlebih dahulu diminta dan dikonfirmasi.

"Saya kenal semua, baik semuanya sebagai pribadi. Tapi jangan karena kenal secara pribadi, anda (DPR) sembarangan," kata Jimly.

Ia mengingatkan, sebagai lembaga apalagi merupakan lembaga negara, maka seharusnya DPR dapat melakukan fungsi dan kerja sesuai prosedur.

Sebelum mengajukan nama para ahli, sedianya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

Jimly mengatakan, sejak tak menjabat sebagai hakim konstitusi pada 2008, ada beberapa kali permintaan untuk menjadi ahli di persidangan. Namun, hal itu selalu ditolaknya.

Baca: Ditunjuk Jadi Ahli, Yusril Akan Bertemu DPR Bahas Hak Angket KPK

"Sampai sekarang, saya sekalipun tidak pernah mau jadi ahli. Siapa pun yang minta, karena saya merasa tidak pantas sebagai mantan Ketua MK dipakai untuk melegitimasi pendapat," kata dia.

Sebelumnya, nama Jimly disebut akan menjadi ahli hukum dalam uji materi hak angket KPK. Jimly, diajukan oleh DPR.

Hal ini terungkap dalam sidang uji materi yang digelar Rabu (14/9/2017).

"Mahkamah juga menerima surat dari DPR bahwa DPR akan menghadirkan ahli sebanyak tiga orang, yaitu Yusril Ihza Mahendra, Jimly Asshiddiqie, dan Romli Atmasasmita," kata kata Wakil Ketua MK, Anwar Usman.

Kompas TV Kewenangan Penyadapan KPK Kembali Dipertanyakan

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X