Takut Tak Terpilih Lagi 2019, Anggota Komisi VIII Protes ke Kemenag

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi VIII DPR-RI menumpahkan curahan hatinya takut tak kembali terpilih dalam Pemilu 2019. Curahan hati ini muncul setelah Kemenag meminta tambahan anggaran, padahal masih banyak madrasah ataupun pondok pesantren tidak diperbaiki.

Di dalam rapat, Kemenag mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,96 triliun untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2018.

Sehingga pagu anggaran yang tadinya sebesar Rp 62,1 triliun, diharapkan menjadi Rp 68,6 triliun.

Anggota Komisi VIII DPR menilai penambahan anggaran itu tak memberikan manfaat bagi konstituen mereka di daerah.

Misalnya, Achmad Fauzan Harun dari PPP yang menyoroti masih banyak pondok pesantren dan madrasah di dapil anggota Komisi VIII yang belum mendapat bantuan dari Kemenag.

"Jadi, Hablumminannas Kemenag dengan Komisi VIII ini belum lancar. Kawan-kawan banyak yang belum menerima bantuan, sehingga banyak keluhan," kata anggota DPR dari Dapil 1 DKI Jakarta Timur itu.

(Baca: Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp 5,96 Triliun)

Senada dengan Achmad, Samsudin Siregar dari Fraksi Partai Hanura, juga menyebut "silaturahim" Kemenag dengan Komisi VIII ini sangat kurang. Padahal, dua tahun lagi sudah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wapres.

Dia khawatir apabila tidak ada aspirasi-aspirasi konsentituen yang bisa diwakili lewat keberpihakan anggaran, maka kinerja mereka tidak dianggap baik oleh para pemilih di Dapil masing-masing.

"Tidak ada bantuan untuk madrasah, pondok pesantren ini menjadi tidak ada indikator untuk memilih kami kembali. Silaturahim enggak nampak," kata anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara III itu.

Menurut Endang Maria Astuti dari Fraksi Golkar, beberapa program yang butuh tambahan anggaran memang perlu dukungan. Namun, ia juga meminta kepada Kemenag agar meningkatkan kemitraan dengan Komisi VIII.

"Misalnya ada di bina masyarakat, mengenai bimbingan perkawinan, pranikah, keluarga sakinah," ucap Endang.

Dia mengatakan, seringkali dia memberikan materi gratis dan bahkan konsumsi gratis kepada konstituen di Dapil Jawa Tengah IV mengenai program kerukunan umat beragama.

"Kalau ada dukungan dana dari pemerintah, kita akan lebih irit," ucap Endang.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tahun depan Kemenag memiliki 12 program prioritas. Kemenag membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,964 triliun.