Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak KPK Tahan Setya Novanto

Kompas.com - 14/09/2017, 16:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berunjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/9/2017). Mereka mendesak KPK untuk menahan Setya Novanto.

Pantuan Kompas.com, sembari membawa spanduk, peserta aksi yang berjumlah lebih dari 20 orang itu membawa perangkat aksi seperti spanduk yang rata-rara berisi tuntutan untuk menahan Novanto.

Spanduk-spanduk itu di antaranya bertuliskan "KPK don't be afraid", "Arrest SN", "KPK Segera Tahan SN", "KPK Jangan Kasih Kendor #TahanSN".

Selain itu, diperagakan pula parodi Novanto dengan pemeran pengganti dari kalangan koalisi tersebut.

 

(Baca: Dokter DPR Sebut Setya Novanto Kena Vertigo Saat Main Pingpong)

Sambil memakai topeng bergambar Novanto, sosok ini diceritakan sebagai Novanto yang sedang sakit. Ia memakai baju hijau muda layaknya pasien di rumah sakit dan duduk di kursi roda dengan infus yang terpasang.

Diketahui, Novanto memang tak hadir pada panggilan KPK sebagai tersangka 11 September 2017 kemarin.

Anggota Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Bachtiar, dalam orasinya menyatakan mereka berkumpul di KPK untuk menyatakan kegeraman terhadap Novanto. Ketua DPR RI itu dianggap sebagai aktor yang bertanggung jawab atas kasus korupsi e-KTP.

"SN bagi kita bukan seorang koruptor biasa," kata Bachtiar.

 

(Baca: Ada Pimpinan DPR yang Tak Tahu Surat Setya Novanto ke KPK)

Dia menyindir Novanto tak hadir di pemeriksaan KPK sebagai tersangka karena alasan sakit.

"Tiba-tiba enggak mau datang karena ada panggilan dari KPK. Kenapa, karena dia takut, takut ditahan, (untuk) mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Bachtiar.

Dirinya meminta Novanto secara ksatria mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan mendatangi KPK.

"Jangan sakit," ujar dia.

Sementara itu, aksi ini mendapat pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian. Pihak perwakilan koalisi juga ada yang masuk ke gedung KPK untuk menemui pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

Kompas TV Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, kepada pimpinan KPK, untuk meminta penundaan pemeriksaan ketua DPR Setya Novanto .

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com