Kompas.com - 14/09/2017, 12:19 WIB
Suasana sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanSuasana sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan soal pentingnya efisiensi dalam membuat laporan kerja.

Jokowi tak ingin laporan yang dikerjakan bertumpuk-tumpuk sehingga justru menyulitkan kinerja jajarannya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

"Ini laporan induknya bisa beranak sampai 108 jenis atau 112. Apakah kita mau bekerja untuk membuat laporan atau bekerja untuk menghasilkan sesuatu?" kata Jokowi.

(baca: Jokowi: Ini Kegiatan Apa Sih? Hasilnya Tidak Jelas)

Menurut Jokowi, surat pertanggungjawaban atau laporan kerja yang dibuat seharusnya tak perlu terlalu banyak. Asalkan bisa dipantau, dua atau tiga jenis laporan saja sudah cukup.

Jokowi menekankan, laporan yang bertumpuk-tumpuk juga tidak menjamin pencegahan terhadap korupsi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang lalu-lalu, kita terlalu banyak membuat aturan, pagarnya dibuat tinggi-tinggi. Tapi yang lompat juga masih banyak sekali. Buat apa bikin pagar kalau yang lompat masih bisa," ucap Jokowi.

Jokowi mengaku sudah meminta Kementerian Keuangan untuk menyederhanakan penyusunan laporan agar lebih simpel atau sederhana.

Instruksi ini sudah dijalankan oleh Menkeu Sri Mulyani dengan merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 jadi PMK Nomor 173.

Namun, Jokowi mengaku masih menemukan fakta di lapangan bahwa laporan masih belum disederhanakan.

"Dana desa, tanya kepala desa. Pusing semuanya. Bukan bekerja membuat irigasi, embung. Pusingnya mengerjakan laporannya," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X