Pernyataan Jaksa Agung Dinilai Akan Rugikan Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 14/09/2017, 08:28 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang ingin kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke kejaksaan mengancam elektabilitas Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019.

"Keinginan Jaksa Agung itu akan menjatuhkan Jokowi. Karena akan muncul tuduhan publik bahwa Jokowi tak sungguh-sungguh punya komitmen untuk memberantas korupsi," kata Haris di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Menurut Haris, akan sangat berbahaya jika kemudian Jokowi tidak tegas mengambil sikap atas pernyataan Jaksa Agung dengan segera.

"Saya pikir bahaya. Kesangsian kepada komitmen Jokowi akan menguat. Itu tidak menguntungkan Jokowi pada 2019," kata Haris.

(Baca juga: Pelemahan KPK oleh Partai Pendukung Bisa Surutkan Elektabilitas Jokowi)

Karena itu, menurut Haris, Jokowi harus segera mengambil sikap. Paling tidak, Jokowi perlu mengkonfirmasi maksud pernyataan Jaksa Agung itu. 

"Karena itu penting sekali Presiden minta konfirmasi. Kalau enggak ada respons ya dicopot saja. Saya kira layak dilengserkan sebagai Jaksa Agung," ujar dia.

(Baca juga: "Kalau Jokowi Komitmen Perkuat KPK, Jaksa Agung Harus Dicopot"

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM Prasetyo justru menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada Korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

Tak hanya itu, Prasetyo juga mengkritik operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Prasetyo menilai OTT hanya membuat gaduh.

Pihak Istana Kepresidenan memastikan pernyataan Jaksa Agung itu tak mencerminkan sikap Presiden Jokowi.

"Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017) sore.

Pramono mengatakan, pernyataan Presiden bahwa KPK harus diperkuat dan dijaga sudah disampaikan langsung kepada para wartawan saat peresmian Jalan Tol di Jombang, Minggu (10/9/2017).

(Baca: Bantah Jaksa Agung, Istana Pastikan Jokowi Tak Ingin Kurangi Wewenang KPK)

Kompas TV Jaksa Agung "Curhat" Soal Kewenangan Kejaksaan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.