Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Para Ulama Jateng Nyatakan Dukungan pada Pilpres 2019

Kompas.com - 14/09/2017, 06:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ulama asal Jawa Tengah yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017), menyatakan dukungan mereka kepada Presiden Joko Widodo untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden 2019.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Ahmad Daroji mengatakan, para ulama menggambarkan dukungan kepada Jokowi dengan mengibaratkannya sebagai imam shalat.

"Tadi ada ungkapan juga. Kalau imam maghrib bagus, kenapa enggak dilanjut imam isya," kata Ahmad Daroji usai pertemuan.

Namun, Daroji mengatakan, tidak ada permintaan dukungan yang disampaikan Presiden ke para ulama. Presiden hanya memohon bantuan ulama untuk menjaga situasi kondusif menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.

"Tidak ada (permintaan dukungan). Masyarakat sudah tahu lah bagaimana memilih presidennya. Merasa itu bagus, ya tentu saja bisa diteruskan," ucap Daroji.

 

(Baca juga: Jelang Tahun Politik, Jokowi Mohon Bantuan Ulama Jateng)

Hal serupa disampaikan pimpinan pondok pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara, Nuruddin Amin.

Pria yang akrab disapa Gus Nung ini mengatakan, Presiden awalnya sama sekali tidak menyinggung soal Pilpres 2019. Justru pembicaraan dimulai dari para ulama.

"Para kiai mengatakan, kalau imami shalat maghrib sudah bagus disuruh melanjutkan imami shalat isya," kata dia.

Pemimpin pondok pesantren Pancasila Sakti, Tegal, Syarifudin mengatakan, para ulama yang hadir merasa Indonesia semakin harmonis semenjak dipimpin Jokowi. Sebab, Jokowi mengakomodir ulama dari seluruh ormas keagamaan.

"Dan saya sebagai saksi hari ini bahwa baru ada Presiden yang berani melakukan acara kenegaraan di 1 Agustus dengan menggelar istighosah ulama di Istana," ucap dia.

Menurut Syarifudin, Presiden hanya menjawab singkat saat menanggapi permintaan para ulama untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga dua periode.

"Presiden mengatakan, 'ya kalau masyarakat para tokoh ulama mengharapkan, kenapa tidak? Yang penting kan asas manfaat nya seperti itu'," kata Syarifudin.

Saat membuka pertemuan dengan para ulama, Jokowi memang sempat bicara mengenai tahun politik yang semakin dekat.

"Jadi kami mohon bantuan kepada seluruh pimpinan pondok pesantren, para ulama, kiai, pimpinan ormas, semuanya, agar tahun politik baik tahun depan maupun tahun depannya lagi itu kita jaga bersama," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, di Jawa Tengah sendiri pada 2018 akan digelar pemilihan gubernur. Setelah pilgub selesai, tahapan Pemilihan Presiden 2019 juga akan segera dimulai.

"Pada September tahun depan itu sudah penetapan, saya juga baru sadar. Sudah penetapan capres dan cawapres," kata dia.

Oleh sebab itu, Jokowi memohon agar kondusivitas di daerah, kerukunan antarmasyarakat, antarumat, harus betul betul dijaga bersama.

Jangan sampai ada lagi usaha untuk memecah belah, mengadu domba, serta kabar-kabar yang tidak baik yang mengakibatkan masyarakat menjadi terpecah.

"Jangan sampai karena perhelatan politik antartetangga nantinya tidak rukun, apalagi antarumat menjadi tidak kelihatan persaudaraannya kembali," kata Jokowi.

Setelah Jokowi membuka acara, pertemuan lalu digelar tertutup dari media. Pertemuan berlangsung selama sekitar dua jam, ditutup dengan shalat maghrib berjamaah dan makan malam.

Para ulama juga mendapatkan bingkisan kenang-kenangan dari Presiden Jokowi.

Kompas TV Peluang Kandidat Capres Usai UU Pemilu Disahkan (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com