Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelemahan KPK oleh Partai Pendukung Bisa Surutkan Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 14/09/2017, 06:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo dinilai akan menyurut jika melihat aksi partai pendukung dan orang-orang di sekitar Jokowi yang berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, aksi para partai pendukung dan orang-orang di sekitar Jokowi yang melemahkan KPK itu diprediksi dapat menggangu elektabilitas Jokowi dan partai pendukungnya.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW), Donal Fariz menanggapi survei nasional oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Menurut Donal, pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan keinginan publik yang tidak ingin KPK dilemahkan.

"Kami yakin itu akan berimplikasi kepada elektabilitas dan pandangan publik soal yang bersangkutan, partai tersebut pada 2019," kata Donal saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

(Baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

Survei yang dilakukan pada medio 23-30 Agustus 2017 itu menyatakan bahwa kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Jokowi mengalami peningkatan.

Namun di sisi lain, tingginya kepuasan dan kepercayaan itu tidak didukung oleh orang-orang di sekitar Jokowi dan partai pendukungnya. Misalnya, pernyataan anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat yang menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Selain itu, pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.

Menurut Donal, sedianya Jokowi segera menegur orang-orang di sekitarnya atau partai pendukung yang dapat menjadi "batu sandungan" bagi dirinya dalam Pemilu 2019. Sebab, orang-orang tersebut akan mencoreng kewibawaan Jokowi dimata publik.

"Mendegradasi posisi Presiden dan membuat Presiden kehilangan kehormatan di mata publik," kata Donal.

Survei yang dilakukan CSIS sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi meningkat menjadi 68,3 persen.

Pada tahun sebelumnya, yakni pada 2016, angka kepuasan publik tercatat sebsesar 66,5 persen. Sedangkan pada 2015 sebesar 50,6 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sekitar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com