Kompas.com - 13/09/2017, 23:03 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat mengumumkan penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat mengumumkan penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, KPK juga menginginkan adanya aturan perundang-undangan terkait tata cara penyadapan.

Hal ini disampaikannya menanggapi inisiatif Komisi III untuk menyusun RUU tentang Tata Cara Penyadapan.

RUU Tata Cara Penyadapan, kata Bazsaria, bukan untuk melemahkan kinerja KPK.

KPK justru mendukung RUU tersebut.

"Jadi sifatnya bukan untuk melemahkan, malah KPK juga menginginkan ada undang-undang itu," kata Basaria, usai diskusi sistem integritas partai politik dengan pengurus DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Basaria tidak melihat inisiatif DPR membuat RUU Tata Cara Penyadapan sebagai upaya pelemahan KPK.

Dulu, kata Basaria, yang mengaudit penyadapan KPK adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penyadapan harus diatur dengan aturan tersendiri dalam bentuk undang-undang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang ada putusan MK yang mengatakan bahwasannya untuk pengaturan itu harus ada UU-nya. Dulu yang mengaudit penyadapan KPK itu Kominfo, yang kemudian menurut MK itu harus diatur oleh UU sendiri," ujar Basaria.

Oleh karena itu, Basaria mendukung inisiatif DPR selaku lembaga legislatif untuk menyiapkan RUU tersebut bersama pihak pemerintah selaku eksekutif.

KPK selaku pihak yudikatif menurutnya hanya sebagai pelaksana aturan tersebut.  

"Jadi tidak termasuk dalam melemahkan. Itu memang salah satu keputusan yang dibuat oleh MK," ujar Basaria.

Kompas TV Perlukah Pansus Hak Angket KPK Temui Narapidana Korupsi?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Nasional
12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.