Jokowi: Perpres Pendidikan Karakter Bentengi Anak dari Budaya Luar

Kompas.com - 13/09/2017, 18:27 WIB
Presiden Joko Widodo menerima ulama Jawa Tengah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo menerima ulama Jawa Tengah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang puluhan ulama dari Jawa Tengah, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Salah satu yang disampaikan Jokowi adalah terkait peraturan presiden (perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang baru diteken beberapa waktu lalu.

"Perlu kami sampaikan mengenai perpres penguatan pendidikan karakter sudah kami tanda tangani dan insyaallah ini menjadi pekerjaan besar kita semuanya, baik itu pekerjaan besar bagi ulama maupun pekerjaan besar untuk pemerintah," kata Jokowi.

Kepala Negara berharap perpres ini bisa memberikan dasar pondasi bagi masyarakat, santri, dan anak didik.

Dengan demikian, perpres ini dapat membentengi mereka dari intervensi budaya-budaya luar, budaya-budaya yang dikhawatirkan bersama bisa menggerus budaya baik yang dimiliki Indonesia.

 

(Baca: Melalui Perpres Pendidikan Karakter, Madrasah Dapat Anggaran dari Negara)

"Baik yang berkaitan dengan kesopanan, kesantunan, integritas, kejujuran, hormat kepada ulama, para kyai, para ustad, para gurunya, saya kira karakter-karakter itu lah yang ingin kita kuatkan dengan perpres ini," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dengan perpres ini, Jokowi juga berharap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota bisa mempunyai payung hukum yang jelas untuk memberikan bantuan ABPN, APBD kepada proses-proses penguatan pendidikan karakter.

"Baik di sekolah, madrasah, di pesantren karena payung hukumnya sudah ada," kata dia.

Perpres Pendidikan Karakter ini dirancang untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017.  Peraturan Menteri tersebut sempat ditolak oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena mengatur waktu sekolah selama 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari.

Kebijakan sekolah 8 jam tersebut dianggap bisa mematikan sekolah madrasah diniyah yang jam belajarnya dimulai pada siang hari.

Dalam perpres, tak ada lagi ketentuan soal sekolah hingga 8 jam. Sekolah juga bisa memilih apakah akan menerapkan sekolah 5 hari atau 6 hari dalam seminggu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X