Istana: Jika Pansus Rekomendasikan Bubarkan KPK, Presiden Jelas Menolak

Kompas.com - 13/09/2017, 15:21 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan Johan Budi SP sebagai Juru Bicara Presiden di Istana Merdeka, Selasa (12/1/2015). Biro Pers-Sekretariat Presiden/LailyPresiden Joko Widodo saat mengumumkan Johan Budi SP sebagai Juru Bicara Presiden di Istana Merdeka, Selasa (12/1/2015).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang komitmennya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum cukup. Sejumlah aktivis antikorupsi serta pengamat politik dan hukum menilai, pernyataan Presiden harus disertai dengan tindakan nyata.

Diketahui, sejumlah kegiatan yang dilakukan Panitia Khusus KPK di DPR belakangan dinilai untuk memperlemah KPK. Pihak Istana pun meluruskan perspektif tersebut.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan bahwa Presiden bukan tidak mau mengintervensi Pansus KPK.

Namun, Presiden tidak bisa mencampuri kewenangan legislatif. Sebab, proses yang dilaksanakan Pansus KPK merupakan wewenang para wakil rakyat, bukan eksekutif.

(Baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

"Presiden didesak menghentikan kerja Pansus. Presiden bukan tidak mau mengintervensi. Presiden bukan tidak peduli terhadap kerja-kerjanya Pansus. Tapi secara tata negara tidak bisa. Presiden tidak memiliki kewenangan masuk ke ranah legislatif," ujar Johan kepada Kompas.com, Rabu (13/9/2017).

Meski demikian, Johan mengakui bahwa tidak menutup kemungkinan seorang Presiden sebenarnya bisa saja melakukan intervensi semacam itu. Mengenai komitmen Presiden Jokowi memperkuat KPK, lanjut Johan, dapat dilihat ketika Pansus KPK menyelesaikan tugasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika selesai berproses, Pansus akan menyerahkan sjeumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi.

"Misalnya ada rekomendasi Pansus yang ditujukan ke Presiden di mana membubarkan KPK misalnya, ini misalnya ya, Presiden jelas tidak akan setuju, menolak," ujar Johan.

 

(Baca: Menanti Langkah Konkret Jokowi untuk Penguatan KPK...)

"Pada tahap inilah publik bisa mengukur komitmen Presiden dalam memperkuat KPK, ketika ada proses yang merupakan domain eksekutif. Baru bisa dilihat, Presiden komitmen atau tidak dengan pernyataannya," lanjut dia.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Presiden jika rekomendasi Pansus adalah revisi UU KPK, Johan belum bisa menjawab. Sebab, eksekutif tentunya harus melihat isi revisi UU KPK terlebih dahulu.

"Kami akan lihat terlebih dahulu rekomendasinya seperti apa. Tunggu rekomendasinya saja," ujar Johan.

Kompas TV Rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPR dengan KPK terasa mirip dengan panitia khusus terhadap KPK.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.