Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diminta menunjukkan sikap tegasnya terkait komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto menilai, pernyataan Jokowi tak akan membiarkan pelemahan KPK perlu diperkuat dengan tindakan.

“Kalau statement (sudah) clear, tapi action itu yang tidak ada,” kata Toto saat dihubungi, Rabu (13/9/2017).

Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebanyak 76,9 persen responden melihat pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

(baca: Survei CSIS: 76,9 Persen Responden Yakin Jokowi Perkuat KPK)

Toto memprediksi, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa saja menjadi turun.

Hal itu didasari adanya sejumlah “serangan” terhadap KPK yang datang dari pembantu presiden sendiri.

Misalnya, Jaksa Agung M Prasetyo yang ingin fungsi penuntutan kasus korupsi dikembalikan ke Kejaksaan.

Dengan kata lain. Jaksa Agung ingin tidak ada lagi penuntutan di KPK.

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Usai Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut, belum ada tanggapan dari Presiden. Hal itu, kata Toto, memperlihatkan Presiden tak melakukan apa-apa.

“Presiden barangkali merasa cukup dengan statement, tapi tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk mendukung penguatan KPK,” tutur Pengamat Politik dari Universitas Paramadina itu.

Ia menambahkan, Presiden harus mengingatkan para bawahannya, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.

Setidaknya agar dua pimpinan institusi penegak hukum tersebut tak ikut-ikutkan memberikan komentar yang bernada pelemahan terhadap KPK.

(baca: Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat Minta KPK Dibekukan)

Termasuk kepada partai pendukung pemerintah. Menurut dia, ironis saat wacana pembekuan KPK justru datang dari kader salah satu partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan.

“Itu harus diingatkan. Kalau Jokowi tidak melakukan langkah-langkah nyata yang dilihat oleh rakyat, maka penurunan bisa terjadi terhadap pemerintahan Jokowi,” ucap dia.

Jokowi sebelumnya menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Senin (11/9/2017).

Apalagi, lanjut Jokowi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga ,tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

(Baca juga: Isu Pembekuan KPK Dinilai Pernyataan Terjujur dari Pansus Hak Angket)

Namun, Jokowi tidak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR.

Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Jokowi.