Kompas.com - 13/09/2017, 12:51 WIB
Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan istana kepresidenan dalam acara berbuka bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/7/2015). Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan diisi dengan shalat berjamaah dengan wartawan. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan istana kepresidenan dalam acara berbuka bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/7/2015). Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan diisi dengan shalat berjamaah dengan wartawan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan kontroversial yang diucapakan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi membuat publik mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam penguatan KPK.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (11/9/2017), Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tipikor yang dimiliki KPK dikembalikan kepada pihak Kejaksaan.

Wacana pengembalian kewenangan penuntutan itu dinilai sebagai upaya melemahkan KPK dan melawan nalar antikorupsi yang tengah tumbuh di masyarakat. Ucapan Jaksa Agung pun berbeda jauh dengan pernyataan Jokowi yang mengaku tak punya niat melemahkan KPK.

Ketua Setara Institute Hendardi pun mempertanyakan usulan yang dilontarkan Prasetyo sebagai pejabat penegak hukum.

Pernyataan Prasetyo, menurut Hendardi, secara jelas merupakan bentuk indisipliner sebagai pejabat pemerintah. Seharusnya, Jaksa Agung mematuhi kehendak Presiden Joko Widodo yang secara tegas menolak pelemahan KPK.

"Prasetyo bukan hanya offside dalam mengeluarkan pendapat tetapi juga indisipliner karena sebagai organ pemerintahan, semestinya Prasetyo patuh pada kehendak presiden yang tegas-tegas menolak pelemahan KPK," tutur Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Menurut Hendardi, sejak awal Prasetyo lebih memilih berpolitik di wilayah penegakan hukum dibanding menjadi Jaksa Agung yang profesional dalam menegakkan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Pernyataan Jaksa Agung soal KPK Dinilai sebagai Aksi Politisi)

Langkah-langkah Prasetyo dalam memimpin korps Kejaksaan, kata Hendardi, lebih dikendalikan oleh argumen dan pertimbangan politik dibanding murni penegakan hukum.

"Pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo perihal usulan pelimpahan kewenangan penuntutan KPK ke Kejaksaan lebih menyerupai pernyataan seorang politisi dibanding sebagai pernyataan pejabat pemerintahan," ujar Hendardi.

"Jokowi harus mendisiplinkan Prasetyo untuk tidak berpolitik melalui Pansus Angket KPK. Sikapnya yang terus memperburuk integritas dan citra kejaksaan akan berimplikasi pada posisi pemerintah yang dapat digeneralisir sebagai organ yang memperlemah KPK," ucapnya.

(Baca juga: "Kalau Jokowi Komitmen Perkuat KPK, Jaksa Agung Harus Dicopot")

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.