Kompas.com - 13/09/2017, 10:52 WIB
Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo.
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus membuktikan pernyataannya yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembuktian yang bisa dilakukan Jokowi itu, kata Haris, adalah dengan mencopot Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari posisinya. Sebab, Haris menganggap Jaksa Agung justru menjadi "duri dalam daging" di Pemerintahan Jokowi.

"Kalau benar Presiden Jokowi komitmen memberantas korupsi dan memperkuat KPK, ya Jaksa Agung harus dicopot," kata Haris kepada Kompas.com, Rabu (13/9/2017).

Haris menegaskan, Jokowi harus konsisten dengan apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi sikapnya dalam mendukung pemberantasan korupsi di dalam negeri.

"Presiden Jokowi harus konsisten dengan komitmen pemberantasan korupsi," kata Haris.

(Baca juga: Minta Penuntutan KPK Dihilangkan, Jaksa Agung Dinilai Membangkang terhadap Presiden)

Konsistensi Jokowi itu kata Haris, harus ditunjukkan dengan menolak pandangan Jaksa Agung yang ingin agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dimiliki KPK dikembalikan sepenuhnya ke Korps Adhyaksa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya Presiden harus minta Jaksa Agung mengoreksi pernyataannya. Jika Jaksa Agung tidak mau, itu sama dengan membangkang terhadap sikap dan komitmen Presiden," kata dia.

"Konsekuensi logisnya Jaksa Agung harus dicopot. Dan sebaiknya jangan ambil Jaksa Agung dari orang partai, pasti muncul conflict of interest," tutur Haris.

(Baca juga: Pernyataan Jaksa Agung soal KPK Dinilai sebagai Aksi Politisi)

Sebelumnya, Prasetyo menyatakan bahwa kewenangan penuntutan KPK sebaiknya dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura.

Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.